BNPB: Morotai Memiliki Potensi Gempa yang Cukup Tinggi

MALUTTIMES – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar focus group discussion (FGD) tentang penanggulangan bencana, khususnya wilayah Provinsi Maluku Utara.

FGD yang digelar Deputi Sistem dan Strategi Direktorat Pengembangan Strategi dan Penanggulangan Bencana BNPB itu bertajuk “Kajian Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana Di Lokasi Resiko Bencana”, berlangsung di Sahid Bella Hotel Ternate, Rabu (18/1/2023).

Analis Kebijakan Direktorat Pengembangan Strategi dan Penanggulangan Bencana BNPB, Rizky Tri Saptian mengatakan bahwa Maluku Utara adalah salah satu provinsi dengan potensi bencana alam berupa gempa yang cukup tinggi.

Baca Juga:  Konsul Jenderal Australia di Makassar Kunjungi Maluku Utara, Perdalam Kemitraan di Berbagai Sektor

“Kita fokus pada konteks bencana gempa dan tsunami. Dari kajian resiko dan historis, potensi kegempaan di Maluku Utara ini cukup tinggi,” kata Tri kepada wartawan usai kegiatan.

Menurut dia, atas dasar itulah sehingga pihaknya perlu meningkatkan kapasitas penanggulan bencana di daerah juga meningkatkan sistem peringatan dini gempa dan tsunami, disertai peningkatan kapasitas masyarakat untuk merespon ketika terjadi darurat bencana.

Baca Juga:  Gelar Pemilihan Kades PAW Desa Sumber Makmur, Begini Harapan Tokoh Pemuda Gane Timur

Lanjutnya, dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai merupakan dserah yang memiliki potensi gempa yang cukup tinggi sehingga perlu di intervensi. Untuk itu FGD ini diharapkan menghasilkan isu strategis yang bisa dirumuskan menjadi rekomendasi kepada daerah.

“Kemudian bisa diadopsi oleh pemerintah daerah sehingga isu-isu pengurangan bencana bisa terarus utamakan dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.

Baca Juga:  Angka Kelahiran di Maluku Utara Mencapai 2,47 pada Tahun 2022

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  Bencana, BPBD Provinsi Malut Taufik Abbas menuturkan bahwa urusan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah di 10 kabupaten/kota harus melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) kebencanaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.