Bappeda Evaluasi Capaian PAD Halbar, ini Hasilnya

JAILOLO – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Halmahera Barat (Halbar) menggelar Evaluasi Semester 1 capaian target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Halbar, Provinsi Maluku Utara, Senin (27/6/2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh 9 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Halbar yakni, Dinas Keuangan, Dinas Perindakop, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim dan Inspektorat.

Tujuan dilaksanakan evaluasi ini untuk mengetahui kinerja OPD dalam penarikan PAD Semester 1.

Baca Juga:  Bawaslu Ingatkan KPU Soal Gangguan Sistem Informasi Pencalonan DPD, ini Poin-Poinnya

“Yang menangani pengasuh OPD di semester 1 itu jalan. Tapi memang ada kendala-kendala yang perlu diperbaiki misalnya, belum menerapkan regulasi yang telah ada misalnya Perda Tentang retribusi dan pajak. Ada juga OPD yang harus lebih optimalkan lagi regulasi yang telah ditetapkan,” kata Soni Balatjai, Kepala Bappeda Halbar kepada wartawan usai kegiatan.

Kepala Bappeda Halbar, Soni Balatjai (Randi/maluttimes)

“Ada regulasi lain yang khusus untuk menindaklanjuti penaikan PAD dan perlu adanya kreativitas dari OPD untuk penaikan PAD serta perlu ada petugas khusus lagi pada setiap OPD untuk mengoptimalkan PAD yang ada. Sehingga, realisasi PAD yang dimaksud adalah retribusi dan pajak daerah itulah yang menjadi fokus Bappeda,” sambungnya.

Baca Juga:  Pemda Halbar Siapkan DAK 17 Miliar Perbaikan Jalan Rusak

Soni mengemukakan, hasil Evaluasi Semester 1 belum mencapai 50 persen.

“Tadikan baru capai sekitar 30 persen, masih ada 20 persen yang menjadi tanggungjawab mereka untuk Semester 1 ini. Karena yang diharapkan Bappeda adalah sudah harus mencapai 50 persen karena sudah Semester 1,” ujarnya.

Ia berharap 6 bulan kedepan OPD dapat mencapai target yang telah disepakati yakni 75-80 persen.

Baca Juga:  Perkiraan Cuaca Maluku Utara Hari ini, BMKG: Morotai & Sekitarnya Berpotensi Hujan serta Angin Kencang

“Hasil evaluasi yang menjadi kesepakatan itu bahwa kita harus mencapai 75 persen sampai 80 persen dan ini butuh kerja keras dari OPD yang diberikan tanggungjawab,” pungkasnya.(tr-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.