MALUTTIMES – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara, memperkuat strategi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui kerja sama antardaerah dengan Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Kerja sama tersebut ditandai dengan pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sekaligus penandatanganan Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang berlangsung di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Bank Indonesia itu dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Rizal Marsaoly, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan pasokan pangan di Kota Ternate.
Menurutnya, sebagai daerah kepulauan dengan luas daratan yang terbatas, Ternate sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.
“Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur,” ungkap Rizal.
Rizal menjelaskan, tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat harga komoditas pangan di Ternate cukup rentan terhadap gangguan distribusi.
Kondisi geografis kepulauan, biaya transportasi, serta fluktuasi pasokan menjadi sejumlah faktor yang dapat mendorong kenaikan harga dan berpengaruh terhadap inflasi daerah.
Selain itu, tingginya permintaan bahan pangan di Maluku Utara juga dipengaruhi aktivitas industri dan pertambangan berskala besar, termasuk Harita dan IWIP.
