“Ini perlu diluruskan agar tidak ada informasi simpang siur. Teman-teman maunya pada saat hari pelaksanaan, mereka tidak terbebani dengan utang. Sebab kalau biaya operasional tidak diberikan sudah tentu mereka bisa utang rokok atau hal lain begitu. Nah, itulah yang membuat mereka agak sedikit geram dengan sikap KPU,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Pulau Morotai, Irwan Abbas menjelaskan bahwa keluhan yang terjadi hari ini telah dijelaskan secara terbuka ketika dalam rapat berlangsung.
“Sudah membayar, baik itu biaya transportasi maupun biaya harian mereka. Itu semua sudah terbayar,” kata Irwan.
Ia mengatakan, persoalan ini hanyalah miskomunikasi sehingga dengan langsung mengundang semua pihak terkait untuk diberi penjelasan.
“Jika terjadi, misalnya ada perselisihan pembayaran maka akan diselesaikan secepatnya oleh pihak KPU dalam hal ini Sekertaris KPU dan bagian anggaran KPU,” katanya.
Irwan mengaku yang terbayar yakni honor Bimtek untuk petugas PPS dan KPPS. Ia berjanji segera menyelesaikan pembayaran itu dengan nominal berdasarkan PMK.
“Jadi untuk anggaran Bimtek PPS dan KPPS itu sudah dibuat permintaan anggaran. Maka hari ini atau besok akan dibayarkan, setelah dari uang masuk langsung dibayarkan disemua PPS dan KPPS di 88 desa dan 6 PPK Kecamatan,” ujarnya.
“Jadi bukan di komisionernya tapi ada dibagian anggaran yakni Sekertaris, Bendahara sama juru bayar dan sekertaris PPK dibawah itu ada miskomunikasi. Itu hal yang manusiawi,” katanya.
