oleh

DPRD Kepulauan Sula Dinilai Tak Bertaring

SANANA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dinilai tidak punya taring. Pasalnya, persoalan BBM bersubsidi yang disodorkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Sula hingga kini belum diakomodir.

Penilaian ini dilontarkan oleh Ketua KNPI Kepulauan Sula, M. Rifai Umasugi.

“Ini DPRD kita di Sula terkesan penakut, tak bertaring. Mereka lemah sekali dalam menangani suatu masalah. Masa, dari kemarin kita sudah sodorkan tuntutan terkait BBM ini, tapi sampai sekarang tidak ada satupun yang beres,” ucap Rifai kepada maluttimes.com, Minggu (12/6/2022).

Menurutnya, persoalan BBM di Kepulauan Sula bukan hal yang baru. Tetapi merupakan problem sosial yang berulang kali menyusahkan masyarakat.

“Kemarin kita secara kelembagaan bersama teman-teman OKP sudah mempresur soal ini. Bahkan sampai kita lakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD, Kepolisian, pihak PT Pertamina, PT Sanana Lestari, pihak SPBU, serta pihak Disperindagkop Kepsul,” ujar Rifai.

Rifai mengatakan, dalam 10 poin rekomendasi yang disodorkan itu diantaranya adalah meminta pihak terkait untuk bersama komitmen membasmi mafia BBM.

“Saat RDP, ada 10 rekomendasi yang dihasilkan dan ditandatangani langsung oleh ketua DPRD, Wakil ketua I, Wakil ketua II, Ketua Komisi II, serta beberapa anggota DPRD lainnya. Namun, dari 10 poin rekomendasi tersebut, sampai sekarang tidak ada satupun yang direalisasikan oleh pihak-pihak terkait,” katanya dengan nada kesal.

Bahkan, permasalah ini DPRD telah berjanji akan melakukan sidak bersama KNPI, dan OKP lainnya.

“Sampai saat ini sidak tersebut tidak pernah dilakukan. Bahkan saya juga sudah beberapa kali berkoordinasi dengan ketua Komisi II, pak Safrin Gailea, beliau bilang nanti diatur jadwal untuk sidak. Tapi sampai detik ini tidak ada informasi lagi terkait sidak itu,” ungkapnya.

Rifai mengemukakan, hal ini membuktikan bahwa DPRD Kepulauan Sula hanya mengumbar janji.

“Kita tahu bersama bahwa, lembaga DPRD ini merupakan representasi dari rakyat. Tapi DPRD kita di Sula ini malah kebalikan, setiap keluhan rakyat tidak ada satupun yang bisa dituntaskan oleh DPRD,” ucapnya.

Ia menambahkan, KNPI Kepulauan Sula berencana dalam waktu dekat akan berkunjung kepada pihak terkait untuk kembali membahas persoalan dugaan mafia BBM.

“Dalam waktu dekat kami akan kembali berkunjung ke Polres Kepsul, untuk membahas terkait persoalan BBM ini. Kita juga akan meminta pihak Kepolisian untuk berkoordinasi ke Disperindagkop Sula terkait hal ini,” pungkasnya.(tem)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.