MALUTTIMES – DPRD Kabupaten Halmahera Barat menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Halmahera Barat ke-23, Senin (02/03/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Halmahera Barat, Ibnu Saud Kadim, didampingi Wakil Ketua I Rustam Fabanyo dan Wakil Ketua II Herman Sidete.
Hadir dalam rapat itu Bupati Halmahera Barat James Uang, Wakil Bupati Djufri Muhamad, Kajari Halbar Djino Dian Talakua, Kapolres Halbar AKBP Teguh Patriot, perwakilan Dandim 1501/Ternate Kapten Inf Yus Budiharto, Sultan Jailolo Ahmad Syah, perwakilan Danyonif 732/Banau Kapten Inf Wiro Utomo, Sekretaris DPRD Halbar Syarif M. Ali, serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Halbar.
Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim, dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan hari jadi ke-23 bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi atas perjalanan sejarah berdirinya daerah sebagai wilayah otonom.
“Dua puluh tiga tahun silam, melalui kebijakan nasional tentang pemekaran wilayah, Kabupaten Halmahera Barat resmi berdiri dan memulai perjalanan panjang membangun kemandirian daerah, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut, berbagai capaian pembangunan telah dirasakan bersama, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif.
Meski begitu, ia mengakui tantangan pembangunan masih dihadapi, seperti pemerataan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga optimalisasi tata kelola pemerintahan.
“Momentum hari jadi ini harus menjadi sarana introspeksi bersama. Sejauh mana kebijakan yang kita tetapkan telah menjawab kebutuhan masyarakat? Sejauh mana program yang dijalankan telah menyentuh lapisan masyarakat paling bawah? Ini menjadi bahan evaluasi kita bersama,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan yang harus dijalankan secara seimbang dan bertanggung jawab.
“Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah adalah kunci memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Halmahera Barat, James Uang, dalam pidatonya menyampaikan bahwa lahirnya Kabupaten Halmahera Barat melalui proses perjuangan panjang yang penuh pengorbanan.
Ia mengungkapkan, semangat pemekaran diawali dengan deklarasi Forum Komunikasi Perjuangan Kabupaten Halmahera Barat di Balai Desa Guemaadu pada 4 April 1998. Perjuangan tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan DPRD Maluku Utara pada 28 Mei 2001 yang menetapkan Jailolo sebagai ibu kota, hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah otonom di Provinsi Maluku Utara.
“Pada hari lahir ini, kita mengenang perjuangan para pendahulu, mulai dari almarhum Gahral Syah, Namto Hui Roba, Danny Missi, hingga para pejabat bupati yang telah meletakkan dasar pembangunan daerah ini,” ungkapnya.
James juga menyinggung periode pertama kepemimpinannya yang dihadapkan pada keterbatasan waktu dan tantangan pandemi Covid-19. Meski demikian, ia menyatakan pemerintah daerah tetap berupaya mendorong pembangunan di berbagai sektor.
“Sebagai Bupati, saya memandang hari lahir ini bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi. Apakah kebijakan yang kita ambil benar-benar berpihak kepada rakyat dan menyentuh hingga desa-desa terpencil?” tandasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga integritas dan persatuan demi kemajuan daerah.
“Mari kita jaga marwah perjuangan ini dengan integritas dan rawat persatuan sebagai kekuatan utama. Jangan biarkan perbedaan memecah harmoni yang telah dirintis dengan pengorbanan,” pungkasnya.(all/red)
