“Sehingga dibeberapa raport mutu yang terjadi masalah itu dari Kemendikbud dan BPMP mengadvokasi kepada kita bagaimana keluar dari masalah tersebut,” ujarnya.
Lanjut Revi, melalui kegiatan ini mulai dari program sekolah penggerak atau guru penggerak, bagaimana kebijakan daerah bisa sama-sama mengawal program merdeka belajar ini sehingga betul-betul di implementasikan di Pulau Morotai, khususnya di satuan-satuan pendidikan.
“Jadi ini SMA dan SMK juga masuk, dan nanti kita pilah-pilah yang mana menjadi kewenangan kabupaten dan mana kewenangan provinsi nanti kita koordinasikan dengan pihak BPMP. Untuk bagimana sama-sama kita perbaiki raport mutu ini, sehingga SDM guru kita di Pulau Morotai bisa bersaing dengan daerah lain,” terangnya.
Selain itu, untuk program peningkatan SDM, baik Kepsek maupun guru ini nanti masukan di APBD 2024.
“Ada program-program yang disinkronkan dengan program Kementerian, agar searah dengan kebijakan nasional,” pungkasnya.(iki/red)
