Dinas Perhubungan yang diberi target PAD senilai Rp3 miliar, baru tercapai Rp83,6 juta. PAD ini bersumber penghasilan retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi terminal, tempat parkir kendaraan bus umum, retribusi orang trayek kepada orang pribadi.
Dinas Perindagkop dan UKM, dari total target Rp2,7 miliar yang baru tercapai Rp100,2 juta. Sumber PAD dari penghasilan retribusi pelayanan pasar.
Dinas Perikanan dan Kelautan total target yang diberikan senilai Rp1 miliar, yang sudah tercapai Rp920,8 juta. PAD ini bersumber dari retribusi pungutan hasil perikanan kepada orang pribadi dan pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.
Kemudian target PAD Dinas Pariwisata senilai Rp532 juta, baru tercapai Rp16,6 juta. PAD ini bersumber dari penghasilan retribusi pesanggrahan/vila dan retribusi rekreasi dan olahraga.
Dinas Lingkungan Hidup target PAD yang diberikan sebesar Rp1 miliar, baru tercapai Rp120,5 juta. PAD ini bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan.
Sedangkan Dinas PUPR yang diberikan target Rp500 juta, baru dicapai Rp89,9 juta. PAD ini bersumber dari penghasilan izin mendirikan bangunan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah/kendaraan.
“Capain PAD seluruh dinas itu dihitung Januari hingga Agustus 2023. Hitungan PAD yang dicapai itu belum final, karena final hitungan PAD di tutup buku (tahun anggaran 2023),” ujar Adhar Andi Sunding, Kabid Pendapatan BPKAD Pulau Morotai.(iki/red)
