Anwar menilai, keputusan dan sikap yang diambil Kasatpol PP sudah terlanjur. Namun menurut dia pengunduran diri Kasatpol PP mungkin karena persoalan keluarga.
“Kasatpol kan tidak pindah, jadi dia pindah juga sudah setengah mati. Jika ibu Sekda tidak tandatangan, bagaimana coba,” cetusnya.
Senada juga disampaikan Kabag Pemerintahan Setda Pulau Morotai, Darmin Djaguna bahwa hingga sekatang TPP itu belum dibayar.
“Torang (kami) di Sekertariat punya sudah dibayar. Memang ada beberapa dinas yang belum dibayar, kepala dinas punya yang belum dibayar, tapi untuk staf semua sudah dibayar,” ujarnya.
“Jadi jangan dia (Kasatpol) bilang bahwa Satpol punya tidak bayar, Satpol punya sudah dibayar, kan cuma dia (Kasatpol) punya. Padahal waktu kemarin-kemarin, kami di instansi belum bayar dia punya sudah baru dia tertawa,” tutur Darmin.
Menurut dia, TPP belim dibayar tidak masalah. Berbeda dengan gaji yang harus dibayar. Karena TPP tidak dibayar kemudian lakukan perlawan, tapi daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membayar maka tidak masalah. Sebab itu dibayar apabila daerah memiliki anggaran yang cukup.
“Karena namanya tunjangan mulai dari provinsi sampai daerah, ada dengan bulan-bulan bahkan sampai ada dengan tahun tidak dapat bayar. Nanti ada uang baru mereka bayar. Jadi tadi ibu Sekda dia baca berita, sehingga ibu menyuruh Kaban BKD bikin surat pengunduran diri, atau sanksi,” ungkapnya.
“Ibu sekda juga bilang, jangan dia (Kasatpol) komentar-komentar sabarang (sembarangan) karena sekarang dia (Kasatpol) sudah di non job, itu kasih pindah juga tidak bisa, kan di anggap pelanggaran etika,” katanya.
“Tapi, kalau misalnya Kasatpol PP hanya ingin undur diri dari jabatan itu tidak jadi masalah, karena ada urusan keluarga ataukah mungkin dia sudah tidak mampu kerja. Tapi kalau kamu bilang diskriminasi, yang pasti kami juga emosi,” tutupnya.(iki/red)
