Sebagai daerah pemilik tambang, Maluku Utara lah yang akan mengalami risiko-risiko jangka panjang.
“Belajarlah dari Pulau Gebe. Dulunya Pulau Gebe diinvestasikan oleh PT Antam pertumbuhannya luar biasa. Setelah Antam hengkang hancurlah Pulau Gebe,” ungkap pria berkacamata itu.
Bagi Nurdin dana transfer DBH pusat ke daerah dari sektor pertambangan belum sesuai.
“Jumlah eksploitasi sumber daya alam yang naik tiga kali lipat PNBP-nya naik hanya satu kali lipat, begitu juga dengan DBH-nya. Padahal, eksploitasi sumber daya alam jutaan metrik kubik yang diangkat dari Maluku Utara. Nah, ketidakadilan itu yang kita mau suarakan,” jabarnya.
Ia berharap dengan bimtek ini akan terjalin satu visi yang sama serta semangat untuk mengembalikan hak- hak kita di Maluku Utara yang ternyata diabaikan oleh pemerintah pusat.
“Motivasi nya, LP2D mengajak pemerintah di Kabupaten Kota Kota sama-sama perjuangan hak-hak kita dengan semangat yang sama yakni pembangunan di provinsi Maluku Utara,” tandasnya.(tim/red)
