MALUTTIMES – Pemerintah Kabupaten (Pemda) Pulau Morotai, Maluku Utara mengklaim rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 disusun dengan fokus pada pemerataan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan, meskipun nilai APBD mengalami penurunan signifikan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional.
“Postur belanja dalam rancangan KUA-PPAS 2026 disusun lebih pro-rakyat guna menjamin pemerataan kesejahteraan, meskipun pemerintah pusat melakukan penyesuaian dan pemangkasan TKD,” ujar Ahdad Hi. Hasan, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pulau Morotai, Minggu (23/11/2025).
Ia menegaskan, Pemda tetap konsisten menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja dan keberpihakan kepada masyarakat, dengan mempertahankan alokasi belanja yang berdampak langsung pada kelompok rentan.
“Kendati seluruh daerah di Indonesia mengalami penurunan transfer pusat, Pemkab Pulau Morotai tetap memprioritaskan belanja untuk masyarakat, terutama masyarakat rentan,” tambahnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2026 yang telah diserahkan ke DPRD, total belanja daerah tercatat Rp754,58 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp509,62 miliar dialokasikan untuk belanja operasi, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, serta hibah.
Sementara belanja bantuan sosial (bansos) yang menyasar masyarakat rentan mencapai Rp21,79 miliar, disebut sebagai angka tertinggi sejak Morotai berdiri sebagai kabupaten.
“Penurunan TKD tidak mengurangi komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa belanja pegawai hanya berkaitan dengan kesejahteraan ASN. Menurutnya, belanja pegawai memiliki efek domino terhadap ekonomi lokal.
“Dua ribu lebih PNS dan seratus lebih PPPK Morotai membelanjakan 99 persen pendapatannya di pasar lokal. Artinya, uang itu berputar ke petani, pedagang, nelayan, dan pelaku UMKM. Semakin besar perputaran uang, semakin kuat daya dorong ekonomi daerah,” tegasnya.
Ia memaparkan tren belanja daerah tiga tahun terakhir 2023-2025 yakni;
2025: Total belanja Rp793,01 miliar, belanja operasi Rp500,9 miliar, belanja pegawai Rp251,55 miliar, subsidi/hibah/bansos Rp6,34 miliar, sisanya untuk belanja modal.
2024: Total belanja Rp951,26 miliar, belanja operasi Rp587,6 miliar, bansos Rp270 juta, hibah Rp33 miliar, subsidi Rp3 miliar.
2023: Total belanja Rp872,6 miliar, belanja operasi Rp488,9 miliar, bansos Rp720 juta, subsidi Rp3,44 miliar, hibah Rp343 juta.
Melihat tren tersebut, Pemda menyimpulkan bahwa postur belanja 2026 lebih berorientasi pada kepentingan publik dan pemerataan sirkulasi uang di tingkat lokal.
“Dari gambaran tersebut terlihat bahwa belanja 2026 benar-benar memprioritaskan kepentingan publik dengan harapan perputaran uang yang lebih merata dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyejahterakan,” pungkasnya.(iki/red)
