MALUTTIMES – Pemerintah Kabupaten (Pemda) Pulau Morotai, Maluku Utara, mengklaim sebagian dari sembilan tuntutan unjuk rasa yang disuarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah dilaksanakan.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Bagian Infokom dan Humas Setda Morotai, Iwan Muraji. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menghargai aspirasi HMI sebagai bagian dari kontrol sosial, namun tidak semua isu bisa langsung diselesaikan karena sebagian berada di luar kewenangan Pemda Morotai.
“Dari sembilan isu yang disampaikan, sebagian sudah ditindaklanjuti pemerintah daerah, sementara lainnya merupakan kewenangan instansi teknis di luar Pemda Morotai, sehingga langkah yang ditempuh adalah koordinasi,” kata Iwan, Selasa (23/09/2025).
Ia mencontohkan, kasus ilegal logging merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sehingga Pemda Morotai hanya sebatas melakukan koordinasi.
Sementara itu, isu-isu internal seperti sengketa lahan, sistem meritokrasi ASN, pengelolaan pariwisata, hingga evaluasi kinerja RSUD Morotai disebut telah masuk dalam agenda perbaikan sesuai arahan Bupati Rusli Sibua.
“Pak Bupati menekankan pentingnya transparansi, responsivitas, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Beberapa poin yang disuarakan mahasiswa memang sudah menjadi agenda prioritas pemerintah,” ujarnya.
Iwan juga menepis anggapan bahwa Pemda Morotai tidak mampu menyelesaikan persoalan publik.
“Pemerintah terus bekerja dan berbenah. Proses perbaikan butuh waktu dan sinergi. Kritik dan saran dari mahasiswa tentu menjadi catatan penting bagi Pemda, tetapi semua harus ditempatkan sesuai kewenangan,” tegasnya.(iki/red)
