MALUTTIMES – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara mengecam keras tindakan pemukulan terhadap Ketua Kohati HMI Halmahera Selatan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat kepolisian saat pengamanan aksi demonstrasi di Halmahera Selatan, Selasa (02/09/2025).
Ketua DPD GMNI Maluku Utara, M. Idhar Bakri, menilai tindakan represif tersebut tidak manusiawi, apalagi korban adalah seorang perempuan.
“Tindakan oknum aparat kepolisian terhadap Ketua Kohati HMI Halsel mestinya tidak layak dilakukan. Itu adalah tindakan melawan hukum, terlebih terhadap seorang perempuan,” ujar Idhar dalam keterangan persnya.
Ia menambahkan, kekerasan serupa juga terjadi di Kota Ternate pada 1 September 2025, tepatnya di depan kantor DPRD Kota Ternate. GMNI menduga ada arahan langsung dari pimpinan kepolisian setempat terkait pola pengamanan yang berujung pada aksi kekerasan.
Karena itu, GMNI Malut mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera menindak tegas oknum polisi yang terlibat serta mencopot Kapolres Ternate dan Kapolres Halmahera Selatan.
“Jika kasus ini dibiarkan, dipastikan akan muncul gelombang massa yang lebih besar dari kelompok Cipayung untuk menuntut keadilan. Aparat yang melakukan kekerasan harus diproses secara terbuka,” tegas Idhar.
GMNI menilai sikap arogan aparat justru berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Maluku Utara. Bila tidak ada langkah tegas dari Kapolda, GMNI berencana menginisiasi pernyataan resmi bersama seluruh elemen bangsa di Jazirah Moloku Kie Raha, yang akan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai bentuk mosi tidak percaya.
“Kami ingin tegaskan, tidak ada penyerangan terhadap markas polisi oleh massa aksi di Maluku Utara. Jadi mengapa aparat begitu arogan kepada rakyat yang hanya menyuarakan aspirasi? Apakah ini instruksi Kapolda sebagai bentuk tekanan psikologis terhadap generasi bangsa? Jika ya, ini tidak bisa dibiarkan,” pungkas Idhar.(red)
