MALUTTIMES – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, didampingi Kepala Bappeda Ahdad Hi. Hasan, menghadiri pembukaan The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) 2025 (Konferensi Internasional Kedua tentang Kemajuan Pendidikan Pascasarjana Kedokteran) yang digelar Kementerian Kesehatan RI di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (27/08/2025).
Konferensi internasional yang berlangsung 27–28 Agustus 2025 ini mengusung tema “Aligning Standards, Strengthening Systems, Empowering Future Specialists” (Menyelaraskan Standar, Memperkuat Sistem, Memberdayakan Dokter Spesialis Masa Depan). Acara tersebut dihadiri Menko PMK, Menteri Kesehatan RI Budi Gunaidi Sadikin, para gubernur, bupati, wali kota, akademisi, praktisi kesehatan, organisasi profesi kedokteran, serta perwakilan residen dari berbagai daerah di Indonesia.
Bupati Rusli Sibua menyambut baik penyelenggaraan konferensi ini. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting memperkuat sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi profesi kedokteran dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis, khususnya di daerah kepulauan seperti Morotai.
“Pemerataan tenaga medis spesialis menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan setara dengan daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap konferensi ini melahirkan kebijakan dan kerja sama konkret dalam memperkuat sistem layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunaidi Sadikin menegaskan pentingnya transformasi kesehatan, terutama dalam pemerataan layanan spesialis bagi masyarakat.
“Transformasi kesehatan yang ingin dilakukan adalah semua rakyat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan di manapun mereka berada, dengan akses mudah, kualitas baik, dan harga terjangkau,” tegas Menkes.
Budi juga memaparkan capaian penting pasca pandemi COVID-19. Jumlah provinsi yang mampu melakukan operasi bypass jantung meningkat signifikan, dari 9 provinsi pada 2022 menjadi 25 provinsi pada 2025.
Pemerintah menargetkan pada 2027 seluruh 34 provinsi di Indonesia dapat menyediakan layanan operasi bypass jantung. Dengan demikian, masyarakat di 514 kabupaten/kota tidak perlu menunggu lama atau harus bepergian jauh ke Pulau Jawa untuk mendapatkan layanan spesialis seperti jantung dan stroke.(iki/red)
