MALUTTIMES – Puluhan nelayan Morotai Timur bersama Solidaritas Pelajar Mahasiswa Morotai Timur (SPMMT) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (25/08/2025).
Mereka mendesak Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, mencopot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jhon Tiala, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop-UKM), Ramlan Drakel.
Massa menilai kedua pejabat tersebut gagal menjalankan tugas sehingga nelayan lokal semakin menderita.
Selain desakan pencopotan, massa juga menuntut pemerintah daerah menolak aktivitas PT Nutrindo Nelayan Tuna Menggugat yang dituding melakukan penangkapan ikan di wilayah terlarang. Kapal-kapal Pakura milik PT Nutrindo, yang seharusnya beroperasi pada jarak 60 mil dari pantai, diduga justru masuk hanya 5–12 mil. Hal ini disebut mengancam mata pencaharian nelayan lokal.
Salah satu orator aksi, Cilfan Djaguna mengungkapkan nelayan juga kesulitan memperoleh BBM subsidi dan harus menerima harga ikan yang anjlok.
“Pemerintah daerah hanya fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara nasib nelayan kecil diabaikan. Distribusi BBM 20 ton per bulan tidak mencukupi kebutuhan nelayan,” tegasnya.
Cilfan bahkan mengancam akan melanjutkan aksi hingga ke Polda Maluku Utara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahkan sampai ke Kapolri.
Adapun 10 tuntutan yang disampaikan massa aksi, yakni:
1. Menaikkan harga ikan.
2. Menyelesaikan masalah kelangkaan BBM bersubsidi.
3. Menertibkan kapal-kapal Pakura yang melanggar batas operasi.
4. Menolak dan menghentikan seluruh aktivitas PT Nutrindo.
5. Mencopot Kepala DKP.
6. Mencopot Kepala Dinas Perindagkop-UKM.
7. Mendesak Polda Maluku Utara menangkap mafia BBM.
8. Menghentikan praktik illegal fishing.
9. Menghadirkan pabrik es untuk membantu nelayan.
10. Mendesak Polda Maluku Utara dan Pemda segera menghentikan aktivitas kapal Pakura.
(iki/red)
