Morotai Jadi Pilot Project Nasional Program MBG, Delapan Dapur Disiapkan di Enam Kecamatan

MALUTTIMES – Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi ditetapkan sebagai pilot project program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) oleh pemerintah pusat.

Sebagai langkah percepatan, Pemerintah Daerah Morotai menyiapkan delapan lahan untuk pembangunan dapur MBG di enam kecamatan. Program ini menargetkan sekitar 25 ribu penerima manfaat, mulai dari siswa SD hingga SMA, balita, dan ibu menyusui.

Penetapan ini terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Molokai, Rabu (06/08/2025), bersama rombongan Kementerian dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN). Selain FGD, rombongan BGN juga meninjau Pasar Higienis Morotai dan salah satu proyek hibah JICA Jepang.

Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menyatakan kesiapan penuh mendukung program ini.

“Kami sudah siapkan delapan lokasi untuk dapur MBG. Beberapa bangunan eks Bumdes dan sekolah yang tidak terpakai akan difungsikan sebagai dapur hybrid. Dapur MBG di Auri sudah selesai dibangun dan siap digunakan. Kami ingin memanfaatkan pangan lokal seperti ikan dan lobster agar program ini efektif sekaligus mendorong ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Foto bersama Bupati Rusli sibua dengan rombongan Kementerian dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali menambahkan, dapur MBG akan tersebar di Gotalamo, Juanga, Sangowo, Hino, Daruba, hingga Daeo Majiko. Pengelolaan akan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih dan Bumdes agar tercipta pergerakan ekonomi lokal.

“Morotai optimis menjadi contoh sukses implementasi MBG di wilayah perbatasan,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari Deputi Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, yang memuji potensi pangan biru Morotai.

“Dengan memaksimalkan hasil laut sebagai sumber protein, Morotai bisa menjadi role model nasional sekaligus memperkuat ketahanan gizi di wilayah 3T,” ungkapnya.

FGD tersebut juga dihadiri jajaran pejabat pusat, termasuk Deputi III Kantor Staf Presiden Dr. Andriko Noto Susanto, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Lula Kamal, serta sejumlah tenaga ahli dan direktur terkait. Perwakilan Kedutaan Jepang pun menyatakan siap memberikan dukungan teknis, sejalan dengan kerja sama sektor perikanan.

Hasil FGD menyepakati Morotai sebagai mock-up nasional MBG dengan konsep integrasi pangan lokal, dapur hybrid berbasis desa, dan penguatan ekonomi masyarakat di perbatasan.

Bupati Rusli menutup pertemuan dengan optimisme bahwa Morotai akan menjadi contoh nyata keberhasilan program MBG di Indonesia.(iki/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *