MALUTTIMES – Tiga serikat pekerja internal PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) membantah tuduhan LSM Solidaritas Anak Muda Indonesia Timur (SMIT) yang menyebut perusahaan tidak menghargai institusi negara akibat ketidakhadiran Presiden Direktur NHM dalam agenda mediasi Kemnaker RI pada 13 Juni 2025.
Ketua PUK SPKEP SPSI NHM, Rusli Abdullah, menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut terjadi karena alasan teknis, bukan pengabaian. Saat undangan diterima, Presiden Direktur NHM sedang menghadiri urusan keluarga mendesak di luar negeri dan tidak memungkinkan segera kembali ke Jakarta.
“Kami yang berada di internal perusahaan tahu persis bahwa NHM justru menjadi perusahaan yang sangat terbuka dalam komunikasi tripartit,” ujar Rusli.
Sementara itu, Ketua PB GSBM NHM, Rudi Pareta, menilai tudingan SMIT menyesatkan dan berpotensi mencemarkan nama baik. Ia menyebut NHM selama ini aktif berdialog dengan Disnaker, DPRD, dan pemerintah daerah. “Kehadiran kami dalam forum-forum resmi bukan formalitas, tapi bukti nyata keterlibatan aktif,” jelasnya.
Ketua PK FPE KSBSI NHM, Andi Mochtar, menambahkan bahwa pihak manajemen bersama kuasa hukum dan ketiga serikat hadir dalam klarifikasi lanjutan pada 16 Juni 2025 di Kemnaker RI, menunjukkan itikad baik perusahaan.
Para pimpinan serikat menekankan bahwa NHM menjunjung tinggi prinsip hubungan industrial yang sehat dan terbuka terhadap kritik. Mereka mengajak publik agar tidak mudah terpengaruh oleh opini sepihak yang tidak berbasis fakta.
“NHM telah menunjukkan komitmen hukum secara konsisten. Jangan biarkan narasi keliru membelokkan opini publik,” tegas mereka secara kolektif.(red)
