MALUTTIMES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara 11 Kepala Desa (Kades) dari jabatannya.
Pemberhentian belasan Kades ini buntut dari dugaan penyalahgunaan dana desa ratusan juta rupiah. Ini sesuai dengan hasil audit Inspektorat dan sidang kode etik yang mereka jalani.
“Hari ini Pemda Pulau Morotai telah melaksanakan penyerahan surat keputusan bupati kepada para pejabat. Jadi, ada sebelas kepala desa yang kita berhentikan sementara,” kata Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jamaludin kepada wartawan, Selasa (22/04/2025).
Alasan pemberhentian sementara para Kades itu sebagai bentuk pembinaan serta menertibkan pengelolaan keuangan desa.
Selain itu, para Kades juga diberikan kesempatan untuk segera melengkapi dan menyelesaikan sejumlah permasalahan dalam proses pemeriksaan.
“Jadi ini bukan dipecat atau bukan diberhentikan secara permanen, tapi untuk mengisi kekosongan itu, maka diangkatlah pejabat kepala desa yang sebelas tadi,” ucapnya.
Jamaludin mengemukakan, berdasarkan hasil audit Inspektorat, sejumlah kepala desa ini diduga menyelewengkan dana desa hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah.
“Nilainya variatif, ada ratusan juta bahkan ada yang miliar. Tetapi itu kekurangan bukti-bukti, makanya tugasnya mereka sekarang diistirahatkan untuk melengkapi itu, meyakinkan kepada Inspektorat bahwa mereka ada niat baik untuk menyelesaikannya,” terangnya.
“Kalau mereka ada niat baik, muda-mudahan kita tidak serahkan ke penegak hukum, maka kita istirahatkan untuk mereka selesaikan kekurangan-kekurangan itu,” tambah Jamaludin.
Berikut daftar 11 Kades yang diberhentikan sementara:
1. Kades Pandanga, Sunardi Djalal
2. Kades Sangowo Barat, Murdi Matage
3. Kades Mira, Ismit.
4. Kades Doku Mira, Mulyadi
5. Kades Sakita, Delpus
6. Kades Bere Bere, Helmi
7. Kades Korago, Sherly Yance
8. Kades Yao,Meksen Mala
9. Kades Cendana, Delvis Tenang
10. Kades Tutuhu, Viktor
11. Kades Wayabula, Taufik Puradi.
(iki/red)
