MALUTTIMES – Lembaga Adat Empat Suku yang terdiri dari Pagu, Towiliko, Boeng, dan Modole, menegaskan dukungan mereka terhadap keberadaan tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di wilayah lingkar tambang. Mereka menolak keras aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Demokrasi Maluku Utara (APDMU) pada 3 Januari 2025, yang dinilai hanya memicu ketidakstabilan.
Aksi penolakan tersebut terlihat jelas ketika Lembaga Adat menghadang massa demonstrasi di Jembatan Kali Jodoh, Desa Gayok, Kecamatan Malifut. Massa aksi yang hendak menuju gerbang utama NHM akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka.
Junus Ngetje, selaku Fanyira Pagu, mewakili Lembaga Adat Empat Suku, menyatakan bahwa sebagai pemilik hak ulayat, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketenangan dan keberlangsungan operasional tambang NHM.
“Kami mendukung penuh upaya pemulihan operasional NHM. Tambang ini adalah harapan masyarakat lingkar tambang untuk masa depan yang lebih baik. Situasi harus kondusif agar produksi berjalan lancar,” tegas Junus.
Junus menilai aksi demonstrasi tersebut sarat dengan kepentingan pihak tertentu yang tidak memahami kondisi NHM. Penurunan produksi tambang membuat perusahaan harus mengambil langkah efisiensi, termasuk penyesuaian jumlah karyawan, demi menstabilkan operasional.
“Aliansi itu tidak paham situasi. NHM sedang menghadapi tantangan penurunan produksi. Kami, Lembaga Adat Empat Suku, bersama seluruh masyarakat di lima kecamatan lingkar tambang, mendukung langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan demi keberlanjutan tambang ini,” ujarnya.
Menurut Junus, keberadaan NHM bukan hanya membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat tetapi juga menjadi tulang punggung pembangunan di wilayah lingkar tambang. “NHM bukan sekadar perusahaan, tetapi juga harapan kami untuk kehidupan yang lebih baik,” tutupnya.(red)
