“Ada setiap pangkalan itu mereka mengakui, itu kabid Mulyono itu kalau dia dating dia selalu minta uang, katanya uang monitoring Rp 500 ribu, kaya begitu,” ungkapnya.
Masalah lainnya di Halmahera Barat mengenai masalah minyak tanah ini, sambung Hardi, yakni adanya pengurangan jatah minyak bagi pangkalan yang lama lantaran dibentuknya tambahan pangkalan-pangkalan minyak tanah yang baru. Malah, untuk pangkalan baru yang ditengarai milik orang-orang dekat Bupati James Uang diberi jatah lebih banyak.
Mengenai pemukulan yang dialaminya, kata Hardi, bermula saat dirinya mendorong satu staf Disperidag yang melarang dan memintanya melepas panflet bertuliskan aspirasi dugaan pungli yang dipasang Hardi di jendela kantor Disperindag.
“(Panflet) karton manila itu saya temple sudah empat, sedangkan yang kelima itu saya mau temple langsung dia (Demisius) suruh stafnya cabut, saya bilang jangan cabut, langsung saya tola (dorong) staf itu, dan langsung dorang (mereka) berdua pukul saya itu,” terang dia.
Atas pemukulan yang dialaminya ini, Hardi mengaku sudah melaporkannya ke Polres Halmahera Barat untuk diproses hukum. Dirinya pun langsung mendatangi Kantor DPRD Halmahera Barat setelah membuat laporan dan visum atas pemukulan yang dialaminya.
Di DPRD, Hardi meminta agar Komisi II memanggil sejumlah Kepala Disperindag termasuk sejumlah pejabat di dinas tersebut untuk rapat dengar pendapat (RDP).
“Saya sudah lapor ke Polres sudah, saya sudah visum. Saya memar di tangan, bibir pecah, badan belakang bengkak, visum di rumah sakit,” cetusnya.(all/red)
