MALUTTIMES – Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Rizki yang menyinggung molornya pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di media sosial (medsos) facebook dan WhatsApp story menuai kritik.
Postingan politisi PDI-P ini dinilai tidak memihak terhadap rakyat terutama ASN di Kabupaten Pulau Morotai.
“Morotai masih lebih bagus ya, belom bayar 4 bulan dibandingkan tetangga yang so (sudah) beberapa tahun tra (tidak) bayar,” tulis Rizki di WhatsApp story pada Rabu (11/12/2024) pukul 06.57 WIT.
Sedangkan dipostingan facebook ditulis, “Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Morotai masuk 4 bulan, blum terbayarkan sedangkan tetangga (Kabupaten Halut) sudah beberapa tahun belum, Morotai masih jauh lebih baik”.
Dari postingan tersebut, para ASN menilai Ketua DPRD yang membanding-bandingkan ASN Pulau Morotai dan ASN di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) adalah hal yang keliru, karena apa yang dialami ASN Pulau Morotai tidak sama dengan di Halut.
“Jangan membandingkan kesejahteraan ASN dengan kabupaten lain. Morotai itu ASN sudah menderita bertahun tahun, ada ASN yang tidak dibayar tunjangannya selama satu periode pemerintahan, coba di cek. Kalau di Halut mungkin baru beberapa tahun ini, tapi kan kegiatan dan anggaran jelas walaupun tunjangannya tidak diberikan,” kata salah seorang ASN yang enggan namanya dipublis kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).
“Sebagai ketua DPRD seharusnya memberikan edukasi, bukan malah membuat pernyataan sembarangan yang justru merugikan rakyat Morotai terutama kami (ASN),” tambah dia.
Menanggapi kritikan tersebut, Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Rizki mengaku khilaf dan menyampaikan permintaan maaf terkait postingannya itu.
“Mungkin disatu sisi saya ada salah, kemudian kita tidak bisa membanding-bandingkan lagi. Mungkin kita salah di situ. Itu (status) sudah hilang karena kita sudah take down. Kita salah jadi permintaan maaf selaku ketua dewan,” ucapnya.(iki/red)
