“Masyarakat Desa Aha juga mempersoalkan mengurangan debit air yang mengalir ke lahan sawah mereka. Dampak dari adanya peralihan air dari bendungan di wilayah SP2 yang di alirkan ke PT Jababeka di Desa Falila. Padahal seharusnya air itu dikhususkan untuk pengolahaan irigasi lahan sawah di Desa Aha, karena Desa Aha adalah penyuplai beras untuk masyarakat Morotai,” timpalnya.
Begitu juga dengan Disperindakop-UKM diminta lebih serius menangani persoalan pendistribuasian BBM subsidi untuk nelayan. Karena yang terjadi dilapangan nelayan harus menunggu sampai berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan BBM.
“Kemudian pedagang Barito yang berjualan diemperan jalan harus ditertibkan. Penagihan distribusi untuk pedagang sebesar Rp3 ribu harus ditinjau kembali, karena sangat membenani pedagang yang pendapatannya tidak menentu,” pintanya.
Aksi itu kemudian dilanjutkan dengan audensi bersama sejumlah Pimpinan OPD diantaranya, Plt. Dirut PDAM Pulau Morotai, Muslim Djumati dan Kepala Disperindakop-UKM Pulau Morotai, Nasrun Mahasari.
Plt. Dirut PDAM Pulau Morotai, Muslim Djumati mengatakan air bersih di Desa Falila itu merupakan program pemerintah yang dialiri untuk kawasan ekonomi khusus.
“Nanti kita koordinasikan ke pihak terkait, agar bisa dialirkan ke pemukiman warga juga,” katanya.
Sementara Kepala Disperindakop-UKM, Nasrun Mahasari mengakui terdapat pedagang yang berjualan diemperan jalan. Ada juga di halaman rumah mereka.
“Untuk jualan dihalaman rumah, kita tidak bisa larang karena tidak ada regulasinya, kalau yang berjualan diemperan jalan kami sudah upayakan negosisasi dengan mereka untuk berjualan ditempat yang disediakan. Tapi mereka tetap berjualan, nanti kita koordinasi dengan Satpol-PP lakukan penertiban,” katanya.
“Kalau penagihan Rp3 ribu ke pedagang terlalu mahal, nanti kita evaluasi lagi,” sambung Nasrun.(iki/red)
