Dalam dua tahun terakhir, AJI Ternate di bawah kepemimpinan Ikram Salim dan Faris Bobero telah mencatat sejumlah pencapaian. Bukan hanya sebagai wadah pers yang berkualitas, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melawan kekerasan terhadap jurnalis. Dalam cacatan, ada 8 kasus yang diadvokasi dengan 10 korban, di antaranya:
Kasus kekerasan dan intimidasi terhadap Nurkholis Lamaau, jurnalis Cermat.co.id saat itu. Nurkholis dipukul oleh ponakan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen beberapa jam setelah menulis tajuk berjudul “Hirup Batu Bara Dapat Pahala”. Tajuk itu mengutip pernyataan Muhammad Sinen atas protes warga sekitar PLTU Tidore karena terdampak debu pembangkit listrik tenaga uap tersebut.
Kasus intimidasi dan upaya menghalangi salah satu jurnalis kampus, Arjun anggota LPM Aspirasi yang meliput aksi kenaikan BBM di Kelurahan Jambula. Selain diamankan, HP-nya juga disita sebagai barang bukti.
Kasus kekerasan dan dugaan pelecehan oleh oknum anggota polisi terhadap Yunita Kadir, jurnalis Kaidah.malut.com saat meliput aksi kenaikan BBM di depan kantor Wali Kota Ternate.
Kemudian kasus kekerasan yang jurnalis kepala desa di Halmahera Selatan terhadap jurnalis Ternatehits.com, Sahril Helmi. Kasus intimidasi terhadap jurnalis oleh sejumlah anggota intel di Halmahera Tengah terkait berita yang mengutip pernyataan Kapolda Malut soal rencana demo hari buruh oleh karyawan PT IWIP. Kasus intimidasi terhadap jurnalis Nuansamalut.com, Aksal Muin saat meliput di Kejati Malut.
Saat itu dia dilarang mewawancarai Wali Kota Ternate, oleh ajudan wali kota. Kasus intimidasi terhadap 3 jurnalis di dua media berbeda, yakni Diman Umanailo, Hairuddin dari media Rakyatmalut.com, serta Saha jurnalis Klikfakta.com. Ketiganya diintimidasi oleh oknum perwira polisi bernama Sigit setelah menulis berita soal rokok illegal beredar luas di Halmahera.
Kasus intimidasi intimidasi terhadap Fadli Kayoa, oleh dosen Unkhair Ternate setelah menulis berita.
“Kita berharap, pemerintah dan aparat keamanan terutama kepolisian harus menunjukan komitmennya dalam mendorong kebebasan pers di Malut salah dengan cara memproses kasus kekerasan pers yang sudah dilaporkan menggunakan UU Pers,” kata Ikram Salim.(red)
