Selain itu juga peran sebagai masyarakat daerah dan masyarakat yang terdampak itu tidak hanya disebutkan masyarakat desa saja tapi juga ada masyarakat adat.
“Jadi tidak ada yang menolak proyek panas bumi, kita juga menginformasikan bahwa bagaimana perbedaannya antara panas bumi dan gas bumi maupun tambang dan lainnya. Memang proyek kami beda dari yang lain,” terangnya.
Fandy menambahkan, tahapan pertama eksplorasi berikutnya eksploitasi dan pemanfaatan. Untuk dimulainya eksplorasi itu tergantung dengan masyarakat disekitar Desa Idamdehe Gamsungi.
“Kita juga sudah ditugaskan untuk pembentukan forum masyarakat ketika mereka sudah 100 persen positif mendukung dan nanti mungkin kerangka sosial dan lingkungan yang lain itu bisa dibentuk dan disampaikan,” katanya.
Proyek panas bumi tersebut diperkirakan tahun ini belum bisa eksplorasi, nanti pada tahun 2024 tergantung masyarakat Jailolo kalau semuanya positif mendukung maka lebih cepat.
“Ditargetkan eksplorasi nanti tidak menyentuh pemukiman warga pada kajiannya kami menghindari bahkan sampai pada situs adat misalnya ataupun seperti sumber mata air maka kami hindari hal itu. Jadi lokasinya belum bisa dipastikan, kami masih butuh kajian,” cetusnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Djufri Muhamad kepada wartawan mengatakan, Pemda Halmahera Barat mendukung pengoperasian proyek tersebut. Sebab PT Geo Dipa Energi ini memiliki standar bahwa setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui, salah satunya tahap sosialisasi.
“Saya juga sampaikan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berharap agar secepatnya PT Geo Dipa bisa segera melaksanakan aktivitas di Jailolo, karena ada peningkatan juga pada pajak daerah begitu juga serapan tenaga kerja lokal yang banyak,” katanya.
“Dampak lingkungan dari aktivitas panas bumi ini tidak terlalu berarti. Tidak seperti perusahaan tambang ataupun proyek Eko City di Rempang Batam,” tambahnya.(rul/red)
