“Nah kalau bisa kita berasumsi bahwa dokumen APBD Perubahan yang kita susun dalam skemanya harus kurang maka kita melihat ada kegiatan-kegiatan yang harus kita kurangi. Hanya saja kita sudah melihat itu tidak ada lagi ruang mau dikurangi kegiatan lain, sementara semua rata-rata urgen,” timpalnya.
KNPI Minta APBD-P Morotai Tahun 2023 Dibahas Transparan, ini Alasannya
Ketua KNPI Pulau Morotai, Akbar Manggoda meminta pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2023 dibahas secara transparan dan terbuka untuk publik.
Permintaan itu disampaikan dalam hearing bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pulau Morotai, Suriyani Antarani, di ruang rapat Sekda Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Senin (21/8/2023).
Sebab, Akbar mengkhawatirkan ada kepentingan sepihak yang akan diperankan oleh DPRD Pulau Morotai jika pembahasan APBD-P tidak dilakukan secara transparan.
Menurutnya, itu nampak saat DPRD mempersoalkan beberapa pembangunan berdasarkan hasil sidak.
“Tiba-tiba selesai dengan kegiatan sidak yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD, mereka ngotot agar segera untuk pengajuan dokumen APBD Perubahan untuk dibahas,” ucap Akbar.
“Dalam kajian teman-temam Germuda ada kekhawatiran besar, jika ibu Sekda (Suriyani Antarani) mengiyakan DPRD untuk pembahasan APBD Perubahan maka, saya yakin dan percaya bahwa ibu Sekda akan tersandra dengan berbagai macam data hasil dari sidak DPRD. Dan jika ibu sekda tersandra banyak titipan-titipan program kepentingan DPRD yang nantinya masuk APBD Perubahan,” sambung Akbar.
