MALUTTIMES – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, memberikan ultimatum tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak main-main dalam menyiapkan data dan dokumen administrasi.
Penegasan tersebut disampaikan menjelang pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Pernyataan itu disampaikan Bupati saat memimpin rapat koordinasi sekaligus entry meeting yang digelar pada Senin (6/04/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta tim auditor BPK Maluku Utara.
Dalam arahannya, Rusli menegaskan bahwa transparansi merupakan harga mati dalam tata kelola keuangan daerah. Ia meminta seluruh jajaran OPD benar-benar siap menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun substansi program.
“Kesiapan dokumen yang matang akan memudahkan proses pemeriksaan serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola dengan baik,” tegasnya.
Selain menyoroti kesiapan menghadapi audit keuangan, Bupati juga melakukan evaluasi terhadap progres Program Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan di Morotai, guna memastikan tidak ada kendala berarti di lapangan.
Senada dengan itu, Sekda Muhammad Umar Ali mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antar-instansi. Ia berharap tidak ada lagi hambatan komunikasi yang berpotensi menimbulkan temuan saat proses pemeriksaan berlangsung.
“Setiap kendala administratif maupun teknis harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi secara cepat sebelum audit memasuki tahap lebih mendalam,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum entry meeting ini juga menjadi wadah untuk menginventarisasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk dukungan aplikasi dan kendala teknis lainnya.
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai optimistis, dengan koordinasi yang solid dan persiapan matang, hasil pemeriksaan BPK kali ini akan memberikan penilaian optimal terhadap kinerja keuangan dan pembangunan daerah.
(iki/red)
