MALUTTIMES – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara memberi perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat Morotai, khususnya terkait rencana pembangunan Tempat Penampungan Ikan (TPI).
Permintaan itu disampaikan di hadapan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemprov Maluku Utara di halaman Masjid Agung Baiturrahman, Rabu (25/02/2026).
Dalam sambutannya, Rusli menegaskan Morotai merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Maluku Utara. Namun, beberapa tahun lalu terjadi persoalan serius karena keterbatasan daya tampung.
“Satu hal yang perlu diketahui bahwa Morotai merupakan salah satu daerah penghasil ikan cukup banyak di Maluku Utara. Beberapa tahun lalu, cold storage ikan dalam hal ini SKPT tidak mampu menampung ikan dan pada akhirnya ikan tuna itu dikubur,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah sempat merencanakan pembangunan TPI agar hasil tangkapan nelayan yang melimpah dapat tertampung dengan baik. Namun, menurutnya, terdapat kendala kewenangan, karena sejumlah fasilitas yang telah dibangun kemudian diambil alih oleh pemerintah provinsi.
“Soal perizinan ini kita akan berkoordinasi dengan pihak provinsi supaya bisa kita usul. Kalau memang pengusulan pembangunan TPI ini memungkinkan, berarti kita bangun TPI di Morotai. Mohon dipertimbangkan agar TPI menjadi prioritas provinsi,” tegasnya.
Selain itu, Rusli juga menyinggung bantuan 10 unit perahu fiber dari Pemprov yang disebut telah disalurkan ke Pemda Morotai, namun hingga kini belum terlihat keberadaannya.
“Ini mungkin menjadi catatan buat pak Wakil Gubernur. Dari provinsi dilaporkan ada bantuan 10 unit perahu fiber, tapi sampai sekarang tidak terlihat. Kami tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin memastikan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diterima, 10 unit perahu tersebut telah dibagikan kepada para penerima. Namun, ia tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
Ia mengakui, persoalan tata kelola bantuan masih menjadi problem, bahkan ditemukan indikasi jual beli bantuan perahu di lapangan.
“Kalau kedapatan oknum yang seperti itu, langsung kita seret,” tegasnya.
Sarbin menambahkan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan dua Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan bantuan perahu.
Ke depan, skema bantuan perahu akan diubah agar lebih tepat sasaran. Bantuan tidak lagi diberikan atas nama individu semata, tetapi bisa melalui kelompok keluarga agar pengawasannya lebih kuat.
“Bantuan perahu tidak lagi satu orang satu RT/RW, tetapi bisa menggunakan nama kelompok keluarga agar lebih terkontrol,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, bantuan perahu fiber tidak lagi menjadi prioritas karena dinilai kerap tidak tepat sasaran. Meski demikian, beberapa hari lalu Pemprov telah menyalurkan 217 unit perahu kepada masyarakat nelayan.
“Yang harus diperangi adalah penyimpangan. Bantuan itu harus tepat sasaran dan benar-benar mengubah kondisi masyarakat,” pungkasnya.
Di akhir penyampaiannya, Sarbin berharap pelabuhan perikanan di Pulau Morotai terus diperkuat guna mendukung sektor kelautan dan perikanan di daerah tersebut.(iki/red)
