MALUTTIMES – Demi mendorong kesejahteraan masyarakat serta memastikan pembangunan daerah berjalan baik dan terintegrasi, Bupati Halmahera Barat (Halbar), James Uang, menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, Rabu (18/02/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat itu membahas pengembalian dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2026 yang mengalami pemotongan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati James Uang memaparkan secara rinci kondisi geografis dan topografi Halmahera Barat yang dinilai sangat rentan terhadap bencana alam. Menurutnya, karakteristik wilayah tersebut berdampak langsung pada beban fiskal daerah, terutama untuk pembiayaan penanganan tanggap darurat.
“Halbar merupakan daerah rawan bencana. Kondisi ini tentu berimplikasi pada fiskal daerah yang bersifat mendesak. Saat ini APBD Halbar mengalami defisit pasca pemotongan TKDD 2026 sebesar Rp203 miliar. Pemerintah Daerah Halmahera Barat sangat kesulitan dalam penanganannya,” ujar James kepada wartawan.
Di hadapan Wamendagri, James menegaskan bahwa Halmahera Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara yang kerap menghadapi situasi tanggap darurat bencana. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan tersebut.
Ia juga mengacu pada arahan Presiden dalam rapat koordinasi terkait penambahan TKDD 2026, yang mengamanatkan bahwa daerah dengan status tanggap darurat bencana tidak dikenakan pemotongan anggaran.
Bupati James berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat agar stabilitas fiskal daerah dapat kembali terjaga, sehingga program pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penanganan kebencanaan di Halmahera Barat dapat berjalan optimal.(all/red)
