MALUTTIMES – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Morotai, Ahdad Hi. Hasan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mulai 26–29 Oktober 2025.
Plt Kepala Bagian Humas Setda Pulau Morotai, Iwan Muraji, mengatakan bahwa Rakor tersebut merupakan bagian dari upaya penyelarasan antara rencana pembangunan daerah dengan program prioritas nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Rakor ini diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri atas Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan 21 Kementerian/LPNK sebagai narasumber, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, hingga Kantor Staf Presiden,” ujar Iwan, Senin (27/10/2025).
Melalui Rakor ini, lanjutnya, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan selaras, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Pada hari pertama kegiatan, peserta mengikuti sesi registrasi, penjelasan tata tertib, pengarahan program, serta pengenalan kampus IPDN oleh Kepala BPSDM dan Rektor IPDN. Sesi ini bertujuan agar seluruh peserta memahami mekanisme pelaksanaan kegiatan dan substansi materi yang akan dibahas secara intensif selama empat hari ke depan.
“Partisipasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam Rakor ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan, terutama dalam mendukung visi nasional dan daerah menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” jelas Iwan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda dan Sekda Morotai juga menyampaikan sejumlah usulan program dan kegiatan kepada beberapa menteri yang hadir sebagai pemateri dalam Rakor tersebut.(iki/red)
