MALUTTIMES – Anggota DPD RI dapil Provinsi Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyoroti persoalan sengketa lahan antara TNI Angkatan Udara (AU) dan masyarakat di Pulau Morotai.
“Soal sengketa lahan di Morotai, saya tetap menghormati masyarakat Morotai, karena mereka sudah mendiami daerah itu sejak lama,” ujar Hasby kepada wartawan saat reses di Kabupaten Pulau Morotai, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, dirinya tidak mempermasalahkan jika Morotai dijadikan pangkalan militer strategis demi kepentingan bangsa dan negara. Namun demikian, ia menegaskan perlunya pembatasan yang jelas antara area militer dan lahan milik masyarakat.
“Kalau kita baca dokumen, tentu tidak semua wilayah di Morotai bisa dicaplok. Kami sudah berupaya untuk berdialog dan memediasi penyelesaian konflik ini,” jelas Hasby.
Hasby menambahkan, perlu adanya tata ruang pertahanan yang komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih antara area pertahanan dan kawasan permukiman warga.
“Harus ada kejelasan, di mana pangkalan militer, gudang logistik alutsista, dan bangunan pertahanan berada. Selama ini kita belum melihat Morotai dijadikan sebagai pangkalan militer khusus yang memiliki tata ruang jelas,” ujarnya.
Ia juga menilai, klaim ribuan hektare lahan untuk pembangunan pangkalan udara masih terlalu luas dan tidak semuanya produktif untuk kepentingan militer.
“Jika dimanfaatkan masyarakat, lahan tersebut justru bisa jauh lebih produktif. Karena itu, saya juga datang untuk memantau langsung dan mendengar keluhan masyarakat. Kami akan menyampaikan persoalan ini agar ada jalan keluar yang adil,” imbuhnya.
Hasby berharap, penyusunan tata ruang yang transparan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayah.
“Saya juga mendengar pemerintah daerah kesulitan membangun ruang kota karena terkendala klaim lahan oleh TNI AU. Ini perlu dicarikan solusi bersama agar Morotai bisa berkembang secara tertata,” pungkasnya.(iki/red)
