MALUTTIMES – DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sekaligus dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD, Rabu (01/10/2025).
Ketiga Ranperda tersebut yaitu, Ranperda RPJMD Tahun 2025–2029, Ranperda APBD Perubahan Tahun 2025, dan Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhamad Rizky, didampingi Wakil Ketua I Jainudin Papala dan Wakil Ketua II Erwin Sutanto. Hadir pula Wakil Bupati Morotai Rio Christina Pawane, Sekda Muhammad Umar Ali, serta unsur Forkompimda.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rio Christian Pawane menegaskan bahwa persetujuan APBD-Perubahan merupakan tindak lanjut dari pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Penyusunan APBD-Perubahan berpedoman pada evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, sinkronisasi dengan kebijakan pusat dan provinsi, serta kesepakatan dalam KUA dan PPAS Perubahan. Penetapan ini akan memberi energi baru bagi pembangunan Morotai,” ujar Rio.
Menurutnya,dalam postur APBD-Perubahan 2025, terjadi koreksi pada sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan Daerah turun dari Rp765,704 miliar menjadi Rp736,930 miliar. Penurunan signifikan disebabkan koreksi pos Lain-lain Pendapatan yang Sah, dari Rp35,790 miliar menjadi Rp4,401 miliar.
Sementara Pendapatan Transfer justru naik menjadi Rp662,633 miliar. Kemudian Belanja Daerah turun dari Rp857,057 miliar menjadi Rp778,932 miliar, dengan rincia:
– Belanja Operasional: Rp545,383 miliar menjadi Rp502,941 miliar.
– Belanja Modal: Rp188,464 miliar menjadi Rp154,875 miliar (infrastruktur prioritas & fasilitas publik).
– Belanja Tidak Terduga: Rp5 miliar turun jadi Rp4 miliar.
Defisit anggaran ditutup melalui Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA, yang melonjak dari Rp1 miliar menjadi Rp32,009 miliar.
Pemda Morotai menetapkan sejumlah program prioritas melalui APBD-Perubahan 2025, antara lain, Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, Penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, Pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata dan Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(iki/red)
