MALUTTIMES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) bersama PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) berkomitmen mempercepat perluasan akses listrik hingga ke desa-desa terpencil dan wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan General Manager PLN UIW MMU, Noer Soeratmoko, dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Rabu (20/08/2025).
Soeratmoko menjelaskan, dari total 1.377 desa di Malut, sebanyak 1.309 desa sudah menikmati listrik 24 jam. Sementara itu, masih terdapat 66 desa yang baru mendapat pasokan 12 jam per hari, 2 desa hanya 6 jam per hari, dan 78 desa lainnya belum teraliri listrik secara permanen.
“Dari jumlah itu, 14 desa siap segera dinyalakan, sementara 20 desa lain masih menunggu alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, khususnya di Halmahera Utara, Taliabu, Halmahera Selatan, dan Halmahera Barat,” ujar Soeratmoko.
Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan, pemerintah daerah sangat fokus memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, terutama di desa-desa yang masih gelap gulita.
“Masyarakat di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses energi. Karena itu, perluasan jaringan listrik kami dorong sebagai agenda prioritas,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan listrik untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemprov Malut tengah menyiapkan program beasiswa pendidikan tinggi dengan sistem kuliah daring bagi masyarakat pulau-pulau kecil, yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik stabil.
“Tanpa listrik, program ini sulit terlaksana. Karena itu, kami pastikan agenda elektrifikasi sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan,” tambah Sherly.
PLN dan Pemprov Malut sepakat memperkuat sinergi lintas sektor serta mendorong dukungan pemerintah pusat, guna mempercepat elektrifikasi di seluruh wilayah provinsi. Tujuannya, menghadirkan pemerataan energi demi mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat.(red)
