Demo Mahasiswa di Kantor Bupati Morotai Tuntut Perhatikan Nasib Petani dan Perlindungan Perempuan-Anak 

MALUTTIMES – Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara, Distrik Universitas Pasifik Pulau Morotai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Morotai, Senin (04/08/2025). Mereka menyoroti berbagai persoalan yang dinilai diabaikan pemerintah daerah.

Koordinator Aksi, Ruslan Jamal dalam orasinya menuntut agar Pemda Pulau Morotai segera memberikan bantuan konkret kepada petani, seperti pupuk, bibit, obat-obatan, pengadaan lahan, serta pembangunan bak air atau sumur bor.

Ia juga mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan pemberdayaan petani dan pembangunan jalan tani di enam kecamatan.

“Perekonomian masyarakat Morotai sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Tapi dua sektor ini masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah daerah,” tegas Ruslan.

Ia menyebutkan, hasil investigasi mereka menunjukkan bahwa petani di wilayah SP 1 hingga SP 4, khususnya di Desa Morodadi, tak pernah menerima bantuan sejak Morotai menjadi kabupaten. Para petani bahkan masih menggunakan sistem pinjam pakai lahan untuk bertani.

“Padahal persoalan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemerintah seharusnya bertindak,” tambahnya.

Selain masalah pertanian, massa aksi juga menyoroti keberadaan pedagang liar di belakang Bumdes Gotalamo yang belum ditertibkan oleh Pemda.

Tak hanya itu, mereka juga menuntut penyelesaian kasus dugaan pelecehan seksual terhadap enam siswi di Kecamatan Morotai Jaya yang diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah.

“Sudah dilaporkan beberapa minggu lalu, tapi belum juga ada titik terang. Kasus ini sangat melukai nurani. Kami desak Polres segera tuntaskan dan DPRD segera bentuk Perda Perlindungan Perempuan dan Anak,” ujarnya.

Aksi sempat diwarnai ketegangan antara massa dan petugas Satpol PP. Salah satu demonstran, Jufan Umasangaji, mengalami luka di bagian mulut diduga akibat pukulan anggota Satpol PP.

“Kami mengecam keras tindakan kekerasan ini. Aksi kami adalah bentuk ekspresi, termasuk membakar ban, itu bukan tindakan anarkis. Tapi Satpol PP justru memprovokasi,” kata Ruslan.

Meski sempat memanas, situasi akhirnya dapat dikendalikan setelah petugas keamanan dari Polres Pulau Morotai yang turun tangan mengamankan aksi.

Mahasiswa berharap, pemerintah daerah tidak lagi mengedepankan kekerasan dalam menghadapi demonstrasi dan segera menindaklanjuti tuntutan yang mereka sampaikan demi keadilan bagi rakyat Morotai.(iki/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *