MALUTTIMES – Sejumlah mahasiswa Unipas Pulau Morotai yang tergabung dalam organisasi Samurai menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (28/05/2025).
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemda) Pulau Morotai menyeselesaikan masalah pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi yang menjadi keluhan masyarakat.
Koordinator Aksi, Wahid Lohor dalam orasinya mengatakan, dari hasil investigasi di lapangan ditemukan bahwa pendistribusian minyak tanah subsidi tidak sesuai dengan SK bupati. Dimana terjadi pengurangan stok dari sub agen ke penyecer di masing-masing desa sehingga menyebabkan kelangkaan BBM.
“Beberapa bulan terakhir ketika belum ada pergantian sub agen yang baru, ada kejanggalan ketidaksesuaian antara SK bupati tentang penunjukan sub agen minyak tanah,” katanya.
Menurut dia, ditemukan di 14 desa di Kecamatan Morotai Jaya kouta BBM perbulannya 21 ton lebih, tapi disalurkan hanya 10 ton lebih.
“Bayangkan terdapat sekitat 12 ton 600 liter yang hilang,” ungkapnya.
Mirisnya lagi, di Kecamatan Morotai Selatan sub agen lama dididuga melakukan penipuan kepada pengecer.
“Sub agen meminta uang kepada pengecer puluhan juta rupiah, dan pengecer telah menyerahkan uang tersebut dan dijanjikan akan menyalurkan BBM, sayangnya BBM yang dijanjikan itu hingga kini tidak disalurkan,” kata Wahid.
Dia mendesak pemda dan aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan yang terjadi.
Menanggapi aksi itu, Kadis Perindagkop-UKM Pulau Morotai, Jufri Kube mengaku telah menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Sepintas saya pelajari terkait dengan kekurangan kouta yang tadi ade-ade bilang itu saya sudah pelajari. Jadi beberapa malam lalu saya sudah undang delapan belas pangkalan itu dikantor dan saya yang pimpinan rapat, disitu kita buat MoU tidak ada satupun yang coba-coba jual minyak di atas harga HET, berani jual di atas harga HET saya coret,” kata Jufr didampingi Kabag Humas Setda Pulau Morotai, Iwan Muraji saat menemui massa aksi.
Dikatakan, kebijakan penyakuran BBM yang dibuat sudah sesuai dengan rasa keadilan. Dengan membagikan BBM kepada masyarakat disama ratakan.
“Kalau kita berdasarkan data riil Dukcapil, koutanya banyak yang tidak dapat. Makanya itu saya terapkan prinsip keadilan, saya sudah instruksikan ke jajaran saya untuk terapkan prinsip keadilan, kalau per KK dapat 7 liter maka semuanya sama,” tandasnya.(iki/red)
