MALUTTIMES – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara resmi mengumumkan hasil seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis dan tenaga kesehatan tahap I formasi tahun 2024.
“Jadi PPPK tahap satu formasi 2024 di Pulau Morotai hasil yang diumumkan itu ada dua tahap. Tahap pertama yaitu dengan jumlah 445 yang terdiri dari tenaga teknis sebanyak 421 dan tenaga kesehatan sebanyak 24 orang. Totalnya jadi 445 orang,” kata Sunardi Barakati, Kepala BKD Pulau Morotai, Senin (06/01/2024).
Menurut dia, hasil kelulusan PPPK Kabupaten Pulau Morotai cukup memuaskan.
“Jadi Morotai mencapai sekitar 70 persen lebih yang lulus dalam formasi PPPK tahun 2024,” ujarnya.
Sunardi bilang, sebagian dari peserta PPPK formasi 2024 yang belum berhasil dalam seleksi atau kategori paruh waktu masih menunggu hasil penilaian dari pemerintah pusat. Karena sesuai regulasi, honor-honor akan diprioritaskan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Sekda apakah memang bisa koordinasi dengan BKN yang dimaksud dengan paruh waktu itu regulasinya seperti apa. Jadi yang paruh waktu itu misalnya kemampuan keuangan daerah ada mungkin daerah akan membiayai ataukah seperti apa. Itu yang akan kami koordinasi dengan Sekda,” katanya.
Disentil apakah yang sudah mengikuti seleksi PPPK tapi tidak lulus, apakah bisa mengikuti tes kembali?.
“Kalau soal itu kami belum tahu, karena mereka sudah ikut tes seleksi kemarin. Tapi tergantung duit, kalau duit (uang) ada itu bisa lulus karena kami menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.
“Jangan sampai terulang lagi antara keuangan atau kemampuan keuangan dengan personil. Nah itu yang kami tidak inginkan sehingga terjadi lagi salah persepsi karena tidak dibayar dan seterusnya,” sambung Sunardi.
Tak hanya soal keuangan, tapi juga tergantung dari kepala daerah yang dimana bisa mengambil langkah untuk yang belum berhasil lulus.
“Kami berharap mudah-mudahan pemerintah daerah juga simpati terhadap mereka yang belum berhasil. Karena mereka juga sudah melakukan pengorbanan. Jadi kiranya Pemda bisa siasati ke pusat agar pusat bisa menanggapi,” harapnya.(iki/red)
