MALUTTIMES – Anggota DPRD Halmahera Barat (Halbar) Maluku Utara, Fraksi Demokrat Yoram Uang, ditunjuk menjadi Ketua Komisi I DPRD oleh Pimpinan DPRD dan anggota Komisi I setelah rapat paripurna yang mengumumkan komposisi pimpinan untuk setiap Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Selasa (29/10/2024).
Dengan memimpin Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, Yoram menegaskan dan mengingatkan kepada para Kepala Desa (Kades) Se-kabupaten Halmahera Barat dan perangkat Desa agar dalam pengelolaan anggaran desa dapat memperkecil temuan – temuan, sehingga Dana Desa benar – benar berguna untuk kepentingan masyarakat.
Mantan Kepala Desa Tuguis Kecamatan Tabaru dua periode yang saat ini menjabat sebagai Waketum DPP Apdesi ini berjanji, akan memperjuangkan hak hak pemerintah desa agar dalam pengelolaan Dana Desa tidak terjadi KKN di tubuh pemerintah Desa, ia menjelaskan, banyak temuan DD diakibatkan karena hak hak Pemdes tertunda sehingga kepala desa dan perangkatnya akan berupaya menyelipkan DD untuk kepentingan pribadi.
“Kesejahteraan pemerintah desa dari tahun ke tahun akan diperjuangkan untuk dinaikan dengan tujuan agar DD itu benar – benar bermanfaat di desa masing – masing, begitu juga hak hak pemdes, harus di kawal sehingga tidak terjadi keterlambatan, karena dengan keterlambatan hak hak pemdes membuat mereka mencari jalan Pintas dan menggunakan DD untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.
Selain itu Yoram juga menyampaikan, Komisi I siap mengawal dan akan mendorong peningkatan pelayanan dalam bentuk apapun yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, Komisi I juga akan mendorong pemerintahan agar alat perekaman KTP disiapkan di masing-masing Kecamatan sehingga masyarakat saat melakukan pengurusan identitas kependudukan tidak rumit lagi.
“Peningkatan pelayanan maksimal di kantor Dukcapil akan di dorong, karna ini juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tidak lagi urusan KTP harus berproses berhari – hari dan dipastikan pelayanan cepat tepat dan tanpa rumit,” cetusnya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) RI ini juga mengatakan, di masa kepemimpinannya sebagai Ketua Komisi I, akan melakukan yang salama ini tidak terbentuk oleh DPRD sebelumnya seperti rencana kerja tahunan dan 5 tahunan, agar kinerja DPRD selama 5 tahun itu bisa diukur dengan langkah – langkah yang tepat.
Yoram menambahkan, tidak kalah penting adalah penyelenggara pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan semua birokrasi yang dijalankan itu mengarah ke tata kelola pemerintahan yang labih baik, ia juga berjanji Komisi I akan benar – benar awasi agar semuanya berjalan dengan baik.
“Komisi I itu membidangi hukum, pemerintahan, bangsa politik dan negeri, dan kurang lebih ada 12 mitra kami, In Sya Allah setelah AKD ini terbentuk maka kami akan mengagendakan rapa kerja,” tandasnya. (all/red)
