MALUTTIMES – Ratusan Tenaga Honorer Kategori (THK) II atau K2 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara terancam tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Pasalnya, mereka kesulitan mendapatkan surat rekomendasi dari instansi tempat mereka bekerja sebagai syarat untuk mengikuti seleksi P3K.
Koordinator K2 Pulau Morotai, Karma Puni mengaku, instansi tempat mereka bekerja enggan mengeluarkan surat rekomendasi dengan dalih, mereka tidak lagi bekerja di instansi tersebut.
“Padahal nama-nama kami masih terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ini sangat ironis,” katanya, Kamis (17/10/24).
Ia berujar, telah mengabdi bertahun-tahun tetapi saat membutuhkan bantuan, justru dipersulit. Padahal kesempatan untuk menjadi P3K sangat penting baginya.
Bahkan, ia menduga adanya unsur politik dalam proses penerbitan surat rekomendasi. Karena ada honorer yang memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu dengan mudah mendapatkan rekomendasi.
Tenggat waktu pendaftaran P3K semakin dekat membuat mereka semakin cemas. Pemerintah daerah diharapkan segera menyelesaikan masalah yang mereka alami agar mereka bisa ikut serta dalam seleksi.
“Kami mohon kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan solusi atas permasalahan ini. Kami hanya ingin mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang lain,” tutur honorer lainnya.(iki/red)
