MALUTTIMES – Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta mendesak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) segera mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Haltim yang dinilai miskin ide dan minim inovasi.
Desakan tersebut disampaikan Ketua IKPM-HT Yogyakarta, Ikmal Ali M. Nur, kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Menurut Ikmal, ketimpangan pembangunan kawasan transmigrasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Patlean, Kecamatan Maba Utara, merupakan bukti lemahnya gagasan dan inovasi Disnakertrans Haltim dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Ketimpangan kawasan transmigrasi Patlean di Maba Utara disebabkan miskin ide dan miskin inovasi dari Disnakertrans Haltim,” kata Ikmal.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut terungkap dalam diskusi bertema “Ketimpangan Kawasan Transmigrasi” yang digelar di Gedung Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (13/1/2026).
Dari hasil diskusi tersebut, lanjut Ikmal, Disnakertrans Haltim selama ini dinilai hanya fokus pada urusan ketenagakerjaan, namun mengabaikan pengembangan dan penataan kawasan transmigrasi Patlean sebagai wilayah penopang sektor pertanian di Maba Utara.
“Selama ini Disnakertrans Haltim hanya fokus pada ketenagakerjaan dan mengabaikan kawasan transmigrasi Patlean,” ungkapnya.
Selain itu, Ikmal juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Haltim, khususnya Komisi II, yang dinilai tidak maksimal melakukan evaluasi terhadap kinerja Disnakertrans. Padahal, DPRD mengetahui secara pasti program kerja serta alokasi anggaran masing-masing dinas.
“Jika ada dinas yang menjalankan tugas secara berat sebelah, DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya melakukan evaluasi dan memberikan masukan, bukan malah membiarkan kepentingan rakyat diabaikan,” tegas Ikmal.
Ia menambahkan, apabila Komisi II DPRD Haltim menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, kondisi kawasan transmigrasi Patlean di Kecamatan Maba Utara tidak akan stagnan seperti saat ini.
“Berdasarkan hasil penelitian PSPK UGM, kawasan Transmigrasi Patlean saat ini stagnan. Bagaimana mungkin Maba Utara dijadikan lumbung pangan, jika kawasan yang menjadi ujung tombak pertanian justru diabaikan,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Disnakertrans Haltim, Richar Sangaji, maupun Komisi II DPRD Haltim belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.(raf/red)
