MALUTTIMES – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, Wakil Bupati Rio Christian Pawane, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali menghadiri sejumlah agenda penting di luar daerah.
Bupati Rusli Sibua didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda), Ahdad Hi. Hasan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Fahmi Usman, dijadwalkan menghadiri Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan IPPR dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Sementara itu, Wakil Bupati Rio Christian Pawane bersama Kepala Dinas Pertanian, Tamhid Bilo, mengikuti Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, di Bela Hotel Ternate, pada Selasa (28/10/2025).
Plt Kabag Humas Setda Pulau Morotai, Iwan Muraji, mengatakan bahwa verifikasi IPPR merupakan bagian penting dalam proses revisi RTRW.
“Ini menjadi bagian penting dalam proses revisi RTRW yang bertujuan memastikan kesesuaian tata ruang daerah dengan kebijakan nasional serta mendukung arah pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pulau Morotai,” ujarnya.
Iwan menambahkan, kegiatan tersebut juga berperan dalam mempercepat program hilirisasi perkebunan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah.
Kadis Pertanian, Tamhid Bilo, menyebutkan bahwa dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, sangat vital bagi daerah kepulauan seperti Pulau Morotai.
“Pembangunan infrastruktur pertanian, penguatan SDM petani, serta pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan seperti kelapa dan pala, menjadi fokus utama pemerintah daerah,” tutur Tamhid.
Sementara itu, di tempat berbeda, Sekda Muhammad Umar Ali menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sejak 26 hingga 29 Oktober 2025.
Sekda menjelaskan, forum tersebut merupakan wadah penting untuk memperkuat harmonisasi program pembangunan antara pusat dan daerah.
“Forum ini menjadi sarana penting untuk memastikan setiap rencana kegiatan di Kabupaten Pulau Morotai selaras dengan kebijakan nasional yang berorientasi pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(iki/red)
