MALUTTIMES – Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara (Malut) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk mengusut dugaan adanya konspirasi atau persekongkolan terhadap proses tender proyek multiyear bernilai ratusan miliar rupiah tahun 2023 di Kabupaten Halmahera Selatan.
Koordinator LPI Maluku Utara, Rajak Idrus mengungkapkan, dari anggran Rp200 miliar lebih dari penggunaan APBD di temukan Rp120 miliar lebih hanya kerjakan satu kontraktor.
“Ini scenario. Sekenario yang didesain kontraktor tersebut sangat rapi dan tidak bisa terbaca. Sebab pada saat mengikuti tender, kontraktor tersebut tidak menggunakan satu atau dua perusahaan saja. akan tetapi lebih dari itu untuk mengikuti tender agar tidak terbaca oleh public,” katanya, Jumat (3/5/2024).
Ia menduga proyek multiyear itu sebelum ditenderkan melalui sistem LPSE, suda ada komonikasi terlebih dahulu antara pihak pemerintah dengan kontraktor.
“Kami suda menerima banyak informasi bahwa kontraktor yang berinisial SD memenangkan beberapa proyek tersebut tiidak berada di Maluku Utara. Hanya saja dia menggunakan orang dekat inisial SM untuk mengatur semuanya, mulai dari proses tender hingga pekerjaan di lokasi,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Jeck ini memaparkan, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan menemukan beberapa proyek yang menggunakan anggaran multiyears termasuk proyek Pembangunan dan Penataan Kawasan Strategi Ekonomi yang berlokasi di Labuha senilai Rp84.685.768.000 yang dikerjakan oleh PT. Cimendang Sakti Kontrakindo.
“Tidak hanya itu, kami juga menemukan ada empat proyek yang diduga kuat di kerjakan oleh kontraktor yang sama. Kami berkemsempulan bahwa ini suda masuk kategori monopoli proyek,” ucapnya.
Menurut dia, jika mengacuh pada UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha maka ada sanksi pidana. Sehingga otomatis KPK berhak untuk mengusut masalah tersebut.
