Sejumlah Perangkat Desa Gorugo Morotai Ngaku Dipecat Gegara Beda Pilihan Caleg

MALUTTIMES – Polemik perangkat desa dipecat gegera beda pilihan politik terus terdengar pasca pungut hitung suara Pemilu pada 14 Februari 2024 lalu.

Seperti terjadi di Desa Gorugo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Sejumlah perangkat desa mengaku menjadi korban pemecatan sepihak karena beda pilihan caleg dengan Kepala Desa, Grusman Seng.

Mereka yang dipecat diantaranya, Kaur Pembangunan, Erasmusa Musapel, Kaur Keuangan, Randi Petrus, Oprator Desa dan Luther Sapela.

“Pada tanggal 5 Februari 2024 Kades arahkan pilih (Caleg) Sherly Djaina dari partai PSI. Saya tidak ikut, makanya saya dipecat,” kata Erasmusa Musapel ketika ditemui wartawan di kantor Bupati Morotai, Rabu (20/3/2024).

“Tidak hanya saya, tapi ada Kaur Keuangan, Randi Petrus, Oprator Desa, Luther Sapela, dan masi ada beberapa perangkat desa lainnya juga ikut dipecat karena tidak ikut arahan pak Kades,” sambungnya.

Menurut dia, tindakan pemecatan itu melanggar aturan karena, baik kades maupun perangkat desa dilarang terlibat politik praktis.

“Saya berharap jabatan saya dikembalikan. Karena pemecatan saya itu tidak mendasar,” pintanya.

Terpisah, Kepala Desa Gorugo, Grusman Seng membantah tuduhan tersebut. Ia beralasan pemecatan dilakukan karena perangkat desa bersangkutan tidak tertib.

Surat pemecatan perangkat Desa Gorugo, Kecamatan Morotai Jaya

“Pemecatan itu bukan persoalan politik, tapi karena mereka tidak tertib, karena mereka main (politik praktis) terang-terangan. Salah satunya ikut kampanye di salah satu partai politik yakni PKS. Sebenarnya yang begitu-begitu tidak diperbolehkan,” kata Grusman.

Ia juga membantah tuduhan mengarahkan perangkat desa untuk memilih caleg atau partai tertentu.

“Waktu perangkat desa tanya saya posisi dimana, terus saya bilang saya ke PSI. Tapi saya tidak paksakan untuk ikut pilihan saya, tapi bagaimana kami cari solusi, seperti itu,” ucapnya.

Grusman menambahkan, sebelum menerbitkan surat pemecatan, terlebih dahulu ia lakukan teguran secara lisan. Menurut dia, tindakan pemecatan itu sudah tepat karena beberapa prangkat desa terlibat politik praktis dengan menjadi saksi salah satu partai.

“Intinya mereka tidak tertib, makanya saya pecat,” tandasnya.(iki/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *