MALUTTIMES – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menerima anggaran hibah untuk pengawasan Pemilu 2024 dari Pemerintah Daerah Pulau Morotai sebesar Rp8,7 miliar.
Dana tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pj Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali kepada Ketua Bawaslu Morotai, Ramla Molle melalui penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Jakarta, Minggu (26/11/23) kemarin.
“Dana Rp7,4 miliar dari Pemda Morotai dan Rp1,3 miliar sekian dari Pemprov Malut,” kata Ketua Bawaslu Pulau Morotai, Ramla Molle melalui sambungan handphone, Minggu (26/11/2023) malam.
Ramla mengatakan, penandatangan NPHD terpaksa dilakukan di Jakarta karena sebelumnya penandatangan NPHD pada tanggal 23 November 2023 di kantor Bupati Pulau Morotai dirinya tak sempat hadir, karena urusan di dinas di Jakarta yang tidak bisa diwakili.
“Kebutulan pak Bupati dipanggil Kementerian Dalam Negeri, sekalian NPHD-nya ditangani di Jakarta,” katanya.
Ramla menerangkan, Kementerian Dalam Negeri memberi waktu penandatangan NPHD hanya bulan ini. Sehingga dengan waktu yang tersisa harus digunakan semaksimal mungkin.
“Jadi waktu yang ada digunakan semaksimal mungkin, karena besok sampai lusa saya ada kegiatan, begitu juga dengan pak bupati,” terangnya.(iki/red)
