DPD PA GMNI MALUT DUKUNG PERNYATAAN FPM-MU

MALUTTIMES – Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendukung Pernyataan sikap Forum Peduli Masyarakat Maluku Utara (FPM-MU) yang menginginkan, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) memprioritaskan putra-putri daerah dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), TNI dan POLRI.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD PA GMNI Malut, Ashari Do Yasin, ketika dihubungi wartawan Maluttimes.com via telepon, Sabtu (2/9), mengatakan, apa yang dituntut oleh FPM-MU merupakan suatu tuntutan mengakar di masyarakat Malut.

Menurut Ashari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan SDM putra-putri daerah sebagai prioritas dalam perekrutan. Tidak hanya CASN, Ashari juga menegaskan dalam penerimaan anggota TNI-POLRI juga perlua di Prioritaskan SDM di daerah, tentu tidak secara serampangan, tetapi diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan proporsional.

Baca Juga:  Unkhair Gelar Wisuda Periode I Tahun Akademik 2023-2024, Dua Orang Lulusan Terbaik

Dikatakannya, bahwa penerimaan CPNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tidak menjelaskan adanya larangan atau membolehkan kebijakan memprioritaskan putra daerah.

“Jadi, sah-sah saja jika di daerah Malut, kita prioritaskan putra daerah, sebab dasarnya adalah setiap daerah memilki permasalahan yang berbeda,” jelasnya.

Salah satu yang dapat dipertegas dalam penerimaan calon ASN, TNI dan POLRI, menurut Ashari ialah melalui bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat, selain formasi atau SDM tertentu yang tidak dimiliki daerah.

Baca Juga:  JUJUR Optimis Menang Telak Di Pilkada 2024

“Penegasan tersebut, dimaksudkan sebagai bentuk kearifan pemerintah daerah untuk mengantisipasi munculnya rasa ketidakadilan putra-putri daerah. Disitulah tanda kepekaan pemerintah daerah terhadap nasib putra-putri daerah,” tandas Ashari.

Ashari melanjutkan, kebijakan prioritas putra-putri daerah, bukan berarti tidak mau menerima atau anti terhadap orang dari luar untuk ikut seleksi penerimaan di Malut.

“Kebijakan prioritas putra-putri daerah, hanya dimaksudkan agar dapat menekan angka pengangguran di usia-usia produktif, memberdayakan SDM lokal, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui distribusi putra-putri daerah yang punya komitmen untuk membangun daerah asal,” tutupnya diakhir wawancara.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.