Bentuk Pansus LKPJ, Wabup Nilai DPRD Halbar Terburu Buru

MALUTTIMES – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Halbar atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar dinilai terburu buru.

“Menurut saya DPRD terburu-buru, seharusnya Pansus LKPJ jangan dulu dibentuk, gunakan saja alat kelengkapan lainnya, bisa saja Komisi, banggar atau kalau dimukingkan bentuk saja Panitia Kerja, karena tugasnya membahas LKPJ,” kata Wakil Bupati (Wabup) Halbar Djufri Muhamad kepada wartawan, Rabu (12/4).

Djufri menjelaskan dalam ketentuan, pembahasan LKPJ membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari, setelah itu DPRD mengeluarkan rekomendasi, Djufri menegaskan karena sifatnya rekomendasi DPRD hanya sebatas memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah untuk perbaikan pengelolaan keuangan kedepan.

Baca Juga:  Panwascam Jailolo Sebut Ada Pelanggaran Pemilu di TPS 01 Desa Tuada 

“Yang kita lihat sekarang ini, DPRD membentuk Pansus yang mengarah ke Investigasi dan penyelidikan, padahal kan masih rancuh,”timpal Wabup.

Menurut Djufri, waktu pembahasan LKPJ pada tanggal 28 april mendatang, DPRD tentu tidak mampu melaksanakan kegiatan – kegiatan Pansus, dirinya menyarankan sebaiknya DPRD menggunakan alat kelengkapan lainnya seperti komisi I, komisi II untuk memanggil mitranya.

“Kalau menggunakan alat kelengkapan DPRD jauh lebih baik, nanti alat kelengkapan tersebut melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap mitranya terkait poin-poin yang dianggap tidak sesuai, DPRD bisa menggunakan Hak-haknya disitu,”ujar Wakil.

Baca Juga:  Disdukcapil Morotai Imbau Orang Tua Urus Akta Kelahiran Anak

Orang nomor dua dilingkup Pemda Halbar ini mengaku heran dengan temuan 19 item oleh Pansus LKPJ, padahal belum ada pembahasan LKPJ, sementara ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses audit, olehnya itu kemungkinan menurut Wabup data yang disampaikan koordinator Pansus Riswan Hi. Kadam masih bersifat fleksibel belum data murni.

“Saya sarankan DPRD gunakan alat kelengkapan lain untk menuntaskan pembahasan LKPJ ini, sehingga melahirkan butir-butir rekomendasi yang sangat bijak dalam hal pengelolaan pemerintahan di halbar,”imbuhnya

Baca Juga:  Panwascam Morotai Selatan Gelar Bimtek Pelatihan Saksi Parpol

Mantan anggota DPRD Halbar tiga periode ini menambahkan, LKPJ merupakan sebuah bentuk keterangan pemerintah daerah yang cukup luas, ia mengaku heran dengan keputusan DPRD terkait pembentukan Pansus.

“Selama saya menjadi anggota DPRD tiga periode baru kali ini terjadi,”katanya

Dikatakannya, satu hal yang menjebak DPRD adalah dalam satu batang tubuh tata tertib disebutkan bahwa materi Pansus yang telah dibahas di usulkan kemudian gagal, maka materi tersebut tidak bisa lagi diajukan untuk Pansus berikutnya.

“itu ketentuan yang mengatur dalam tata tertib, ini yang gagalnya anggota DPRD,” tandasnya.(mg1/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.