MALUTTIMES – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) gandeng Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai menggelar kegiatan Focus Grup Discusion (FGD) tentang Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
Kegiatan berlangsung di lantai dua kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (6/4/2023). Dihadiri Asisten III Setda Pulau Morotai, Ida Arsad, Asisten Deputi Potensi Laut BNPP RI, Drh. Farida Kurnianingrum, Dandim 1514/Morotai Letkol Inf Harriyanto Hendrik dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Pulau Morotai.
Sambutan Pj Bupati Morotai, Muhammad Umar Ali yang dibacakan oleh Asisten III Setda Pulau Morotai, Ida Arsad mengatakan, dalam kacamata pembangunan. Morotai dapat digolongkan sebagai daerah dengan tingkat perkembangan yang baik.
Dimana catatan BPS, indeks pembangunan manusia dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif dari 62,50 persen pada tahun 2020, naik menjadi 62,90 di tahun 2021 dan terus naik menjadi 63,8 di tahun 2022.
“Persentase penduduk miskin juga turun, dari 6,52 persen di tahun 2021, turun menjadi 5,52 persen di tahun 2022,” katanya.
“Tentu ini tidak lepas dari upaya kita bersama dalam memajukan Morotai, lewat kebijakan yang inklusif dan membawa implikasi yang baik bagi ekonomi dan sosial kemasyarakatan,” sambungnya.
Untuk Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (IPKP) masih dibawah target, untuk itu perlu menjadi perhatian. Selain itu, kawasan lintas batas, simpul transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi juga dibenahi.
“Para anggota tim tentunya telah melihat kondisi di pusat kegiatan strategis nasional yang telah ditetapkan beberapa waktu silam. untuk itu, kami berharap penilaian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, agar harapan pembangunan melalui fase yang tepat,” tuturnya.
“Pimpinan OPD atau yang mewakili serta para camat agar mengikuti kegiatan ini dengan serius serta memberikan informasi dan data yang update dan valid kepada tim penilai/pengukur IPKP BNPP,” harapnya.(iki/red)
