Wakili Gubernur Malut, Sri Haryanti Hatari Buka Expo Segitiga Emas ke-2 Tahun 2022 

MALUTTIMES – Gubernur Maluku Utara (Malut) yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatari membuka dengan resmi acara Expo Segitiga Emas ke-2 Tahun 2022 yang digelar oleh Pemerintah Kota Ternate.

Pembukaan Expo Segitiga Emas kerjasama antar daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Timur (Haltim), Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan itu ditandai dengan pemukulan tiva, yang berlangsung di Resto Red Corner Kota Ternate, Senin (16/1/2023).

Segitiga Emas Expo ke-2 ini mengusung tema, “Memperkuat Kolaborasi, Meningkatkan Ekonomi, Mempercepat Pembangunan”.

Baca Juga:  Soal Proyek PT SMI, BPK: Jika diperpanjang maka dikenakan sanksi denda

Turut dihadiri, Walikota Ternate, Wakil Bupati Halbar Djufri Muhammad, Wakil Bupati Haltim Anjas Taher, Sekot Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Pimpinan BI Maluku Utara, serta Forkopimda kabupaten/kota.

Sambutan Gubernur Malut yang dibacakan Sri Haryanti Hatari menyampaikan bahwa, kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pengaturan dalam bidang-bidang yang disepakati.

“Hal ini untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik untuk mengoptimalkan potensi daerah,” kata Sri saat acara berlangsung.

Baca Juga:  DPRD Malut Tinjau Masalah Pembangunan Gedung dan Gaji Honda di SMA Islam Kota Ternate

Lanjutnya, kerjasama antar daerah merupakan salah satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dan saling menguntungkan terutama pada bidang bidang yang menyangkut kepentingan.

Oleh karena itu, kata Sri, sebuah kerjasama ini sangat diharapkan nantinya dapat menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah sehingga nantinya menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan diantara daerah-daerah yang menjalin kerjasama tersebut.

Baca Juga:  Komisi III DPRD Desak Pemprov Malut Segera Selesaikan Dua Proyek ini

Sri mengatakan, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 363 dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka daerah dapat mengadakan kerjasama antar pemda dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Writer: RedaksiEditor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.