MALUTTIMES – Polres Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara menggelar focus group discussion (FGD) bersama pemerintah daerah dan pimpinan organisasi kepemudaan (OKP).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Polres Kepulauan Sula, Selasa (6/9/2022) dengan tema, “Menyikapi Kenaikan BBM di Kabupaten Kepulauan Sula”.
Kapolres Kepulauan Sula, AKBP. Cahyo Widyatmoko menyampaikan, dari hasil survei yang dikeluarkan pemerintah 80 persen subsidi dinikmati masyarakat menengah ke atas, yaitu masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, motor ataupun mobil. Sementara yang dinikmati pelaku usaha yaitu 15 persen.
“Tidak bisa kita pungkiri karena masih ada pelaku usaha industri yang masih bahan bakar bersubsidi. Sementara yang dinikmati masyarakat, ternyata yang dihasil surveinya 8 persen. Sehingga dapat kita simpulkan, ternyata selama ini sia-sia pemerintah itu ketika memberikan subsidi di sektor bahan bakar minyak, karena hasil survei mengatakan yang menikmati subsidi itu kalangan menengah atas,” katanya.
Repotnya lagi, lanjut Kapolres, masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru tidak kebagian, karena ada sebagian besar yang telah menikmatinya.
“Olehnya itu pemerintah mengambil kebijakan, menyikapi persoalan kenaikan BBM,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KNPI Kepulauan Sula, M. Rifai Umasugi menyatakan langkah pemerintah dalam menaikan harga BBM di tengah pandemi ini tidak tepat.
“Langkah ini kian menunjukan bahwa pemerintah sedang membuat beban baru buat masyarakat,” ucapnya.
