Bupati Halbar Hadiri Penyerahan 1.420 Sertifikat Tanah

JAILOLO – Bupati Halmahera Barat (Halbar) James Uang menghadiri penyerahan 1.420 sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Halbar di Wisata Rappa Pelangi, Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Selasa (25/01/2022). 

Sertifikat itu untuk masyarakat tiga desa di kecamatan Jailolo yakni, Desa Payo, Desa Bobanehena dan Desa Galala. 

Bacaan Lainnya

Bupati Halbar James Uang dalam sambutannya menghimbau kepada masyarakat agar membuat sertifikat tanah guna menghindari terjadinya sengketa diantara sesama manusia. 

Menurutnya, bila tanah yang tidak memiliki sertifikat, Negara memiliki hak untuk mencaplok karena tidak ada dasar yang digunakan sebagai bukti kepemilikan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. 

“Jadi kalau tidak ada sertifikat, kapan saja negara butuhkan pasti digusur. Karena kita tidak memiliki kekuatan hukum. Kita hanya sebatas hak pakai saja, tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah tersebut,” ujarnya. 

Bupati menyarankan langkah strategis dan penting tanah dan bangunan milik masyakarat adalah dengan cara membuat sertifikat sehingga menjadi hak kepemilikan secara sah sesuai Undang-Undang. 

“Mumpung saat ini sertifikat semua pada gratis, jadi ini peluang kita untuk segera mengidentifikasi tanah dan bangunan kita untuk disertifikatkan,” imbuhnya.

Diakhir sambutannya, Bupati menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk segera mengidentifikasi seluruh aset, baik sekolah, puskesmas dan aset lainnya untuk segera disertifikatkan. 

“Ini penting untuk menjadi fokus perhatian bagi pemerintah daerah untuk segera mengidentifikasi seluruh aset dan disertifikatkan, sehingga memiliki kepastian hukum. Jangan cuma asik membangun gedung dengan puluhan bahkan ratusan tetapi tidak mengurus legalitasnya,” cetusnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Halbar, Arman Anwar menyampaikan, tanah yang telah disertifikatkan di wilayah Halbar baru mencapai 40 persen. 

Hal ini dikarenakan banyak bidang tanah yang masuk dalam kategori hutang lindung. Sehingga masih sekitar 60 persen tanah yang tidak dapat disertifikatkan. 

“Untuk yang masuk kategori hutan lindung itu sekitar 16.300 hektar. Untuk tanah yang bisa disertifikatkan hanya 6.922.830 hektar. 

Arman memaparkan, pada tahun 1960-2021, tanah yang sudah terdaftar di BPN Halbar sekitar 69 persen atau sekitar 57.741 bidang tanah yang sudah terdaftar. Sementara estimasi  dari ATR/BPN untuk wilayah Halbar sekitar 84.88 bidang tanah, sehingga tanah yang belum disertifikatkan oleh BPN Halbar berada diangka 31 persen. 

“Untuk itu, kami berharap kepada bupati karena program PTSN ini masuk dalam Program Strategi Nasional (PSN). Jadi butuh sentuhan dari pemerintah daerah menyangkut dengan akselerasi bagaimana tanah yang ada di Halmahera barat ini dapat di sertifikatkan,” harapnya.(red)

Pos terkait