GMNI Halbar Nilai Fraksi PKB Keliru

Ketua Cabang GMNI Halbar, Marinus Pangulili

JAILOLO – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Barat (Halbar) menilai, desakan Fraksi PKB terhadap Ketua DPRD atas rekomendasi investigasi Inspektorat Halbar merupakan desakan yang keliru. Hal ini disampaikan ketua Cabang GMNI Halbar Marinus Pangulili kepada wartawan Rabu (22/12/2021).

Menurut Marinus, mestinya fraksi PKB lebih mengutamakan persoalan yang urgen dalam hal kepentingan masyarakat, bukan sekedar berdebat kusir yang tidak mengarah pada kepentingan masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Apa yang penting dalam rekomendasi itu, kalau memang ada yang urgen tinggal di panggil saja Inspektoratnya, ada kewenangan DPRD disitu, yang urgen saat ini adalah DPRD harus getol mendesak kepada Inspektorat untuk membuka seluruh hasil audit yang menjadi temuan Inspektorat,” ujar Marinus.

Menurut Marinus, GMNI secara institusi mendesak kepada Inspektorat agar membuka seluruh hasil audit baik itu hasil audit di internal Pemda Halbar dan juga dibagian sekretariat DPRD Halbar.

“Hal ini harus di lakukan agar publik bisa tau dosa-dosa apa saja yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah Daerah dan DPRD Halbar,” pungkas Marinus.

Ketua Cabang GMNI Halbar ini menyayangkan sikap Fraksi PKB yang getol mendesak pimpinan DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi investigasi inspektorat, menurutnya DPRD harusnya ikut mendesak kepada Inspektorat untuk membuka seluruh hasil audit yang telah di lakukan selama ini.

“Harusnya sebagai wakil rakyat, Fraksi PKB dituntut untuk mendesak kepada inspektorat agar membuka seluruh hasil audit baik itu internal Pemda maupun internal DPRD, apalagi tinggal beberapa hari ini sudah mulai tutup tahun anggaran,” ujarnya.

Marinus menilai desakan Fraksi PKB kepada pimpinan DPRD tentang rekomendasi investigasi inspektorat merupakan sebuah lelucon di internal DPRD, pasalnya desakan tersebut tidak tepat sasaran dan didalamnya termuat sifat suka tidak suka.

Dirinya mengaku selalu mengikuti seluruh statement fraksi PKB mulai dari desakan untuk mencopot kepala Inspektorat dan lain lain, namun Fraksi PKB sendiri tidak pernah mendesak kepada Inspektorat untuk membuka hasil audit seluruh agenda pemeriksaan yang telah di lakukan oleh inspektorat selama ini.

“Jadi harusnya sikap Fraksi PKB dan DPRD secara keseluruhan mendesak kepada Inspektorat agar dapat membuka hasil audit seluruh jajaran pemerintah Daerah dan internal DPRD dalam hal ini Sekretariat DPRD, karena ini menurut saya sangat penting dan di nantikan oleh publik, jadi jangan sok suci di depan publik tapi internal sendiri tidak di koreksi ini salah besar,” cetusnya.

Marinus juga berharap kepada DPRD agar fungsikan tupoksi sebagai wakil rakyat untuk mengawal seluruh agenda Pemerintah Daerah demi kemaslahatan kaum marhaen di bumi Halmahera Barat.

“Sebagai Organisasi Kemahasiswaan, kami berharap, DPRD fungsikan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk mengawal seluruh agenda Pemda halbar, masih banyak problem yang harus di suarakan oleh wakil rakyat,” tandasnya.(mg01/red)

Pos terkait