Komisi I DPRD Halbar Nilai Penempatan Guru Pada Jabatan Struktural Berbaur Politis

  • Whatsapp

JAILOLO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar) menilai perombakan kabinet dilingkup pemkab Halbar oleh Bupati James Uang berbaur Politis, hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Halbar Tamin Ilan Abanun kepada wartawan, Jumat (10/09/2021).

“Saya kaget mendengar bahwa dalam roling kemarin banyak para guru yang memegang jabatan strategis dilingkup Pemkab Halbar. Ada yang jadi camat, ada yang masuk di Dinas sosial dan bagian umum protokoler,”akuh Tamin.

Menurut Tamin, hasil roling tersebut melenceng dari janji-janji politik Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad, Tamin mengisahkan janji politik kedua pucuk pimpinan dilingkup pemkab Halbar ini saat menyampaikan kampanye pada pilkada 2020 lalu.

“Janjinya kalau jujur terpilih menjadi Bupati dan wakil bupati maka dalam kebijakan penempatan pegawai tidak akan keluar dari kebijakan dan manajemen ASN, yakni dikembalikan kepada yang berkompoten, atau yang ahlinya, ternyata hal ini tidak sesuai dengan tindakan,”katanya.

Tamin mengatakan, Bupati yang juga berlatar belakang pendidikan manajemen harusnya berhati-hati dalam pengambilan keputusan, pasalnya apa yang telah dilakukan oleh Bupati itu menjurus pada Spoil System atau sistem yang buruk dan sangat jauh dari Meryt Sistem, atau sistem yang baik.

“Spoil Sistem itu karakternya adalah suka dan tidak suka (like and dislike) dan politis, sedangkan Meryt Sistem itu karakternya adalah berdasarkan pada faktor kompetensi. Dari kedua rujukan sederhana ini, kita dpt mengetahui arah kebijakan Bupati,”ujarnya.

Anggota DPRD dari Partai Hanura Halbar ini menambahkan, terkait dengan guru yang jadi camat dan menjadi pejabat struktural, itu adalah murni politis dan sangat jauh dari paradigma manajemen ASN, yakni The Right Man The Right Place.

“Kalau saya, ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Bupati Jems Uang, krena beliau sangat paham akan hal ini,”ujarnya

Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini melanjutkan, Apalagi Pemda yg berslogan jujur dengan konsep “DIAHi” ini, tidak bisa membuat kebijakan mengikuti selera kekuasaannya, tapi harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan.

“Masalah di Halbar saat ini salah satunya adalah pelayanan publik, banyak masalah di desa yang seharusnya mendapat perhatian Camat, tapi faktanya tidak ada peran Camat sama sekali, ini disebabkan Karena banyak yang tidak memahami tupoksi,”

Ketua Bapemperda DPRD Halbar ini mengaku, Komisi I selalu menemukan adanya laporan-laporan tersebut dilapangan, Oleh Karena itu sebagai wakil rakyat, Tamin menyarankan kepada Bupati Karena hal tersebut menyangkut pelayanan publik, maka kebijakan yang diambil oleh Bupati dapat diawasi secara ketat.

“Karena pengangkatan maupun pemberhentian adalah hak prerogatifnya Bupati. Saya berharap dengan kebijakn Bupati yang unggul dapat menghantarkan halbar sesuai Visi Misis Bupati dan Wakil Bupati yaitu, Halbar Terang, Religius, Pintar dan lainnya.(red)

Pos terkait